Indonesia Sebut Faksi Perlawanan Palestina Bukan Teroris, Desak Negara Arab dan Islam Isolasi dan Cabut Keanggotaan Israel dari PBB

SENAYANPOST - Indonesia hadiri KTT Luar Biasa OKI dan Liga Arab yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi.

Dalam KTT tersebut, Indonesia menegaskan bahwa faksi perlawanan Palestina bukan teroris dan merupakan hak bagi suatu bangsa untuk membela diri dari penindasan.

Sikap tegas Indonesia tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta yang mewakili Prabowo Subianto belum lama ini.

Indonesia setidaknya menegaskan lima hal terkait pembantaian yang terjadi di Gaza dan Lebanon.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Ucapkan Pepatah dalam Bahasa Tiongkok di Beijing: Seribu Kawan Telalu Sedikit

"Yang ketiga, menggalang dukungan global untuk kemerdekaan Palestina dengan memperluas aliansi global, mencakup negara-negara Global South dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menganggap semua bentuk perlawanan dari semua faksi Palestina pada saat yang sama sebagai hak hukum bagi setiap bangsa yang tertindas dan bukan sebuah tindakan terorisme," kata Anis Matta pada 12 November 2024, dikutip SenayanPost.com dari YouTube KBRI Riyadh.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mengajak kepada seluruh lembaga internasional untuk terus mengisolasi Israel dan mengeluarkannya dari PBB.

"Serta mendesak semua lembaga internasional untuk mengisolasi Israel dan mencabut keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," lanjutnya.

Kemudian Indonesia mendesak agar dunia internasional tidak membiarkan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina dan Lebanon lolos begitu saja tanpa pertanggungjawaban.

Baca Juga: Keberhasilan Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok, Gaet Investasi Rp 157 T hingga Tegaskan Sikap Politik RI

"Dan tidak membiarkan kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tanpa hukuman," ungkapnya.

Di poin lainnya, Indonesia mengajak kepada negara-negara Arab dan Islam untuk segera memutus hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan Israel.

Sebagai gantinya, negara-negara Arab dan Islam bisa melakukan perdagangan yang menguntungkan.

"Dan menghentikan semua proyek-proyek Israel yang sedang berjalan di negara-negara anggota," tambahnya.