SENAYANPOST - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu diam-diam menyetujui rencana pascaperang di Gaza, di mana Israel akan mengambil kendali militer di sana.
Menurut Israel, ini adalah masa transisi yang diharapkan kepada reformasi Otoritas Palestina dan realisasi bentuk negara Palestina dalam beberapa tahap.
Berdasarkan laporan yang ada, inisiatif beberapa tahap ini disusun oleh sekelompok pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan Netanyahu.
"Tahap pertama melibatkan pembentukan pemerintahan militer Israel yang komprehensif di Gaza untuk mengawasi bantuan kemanusiaan dan memikul tanggung jawab atas penduduk sipil selama 'masa transisi'," tulis media Israel Jerusalem Post pada 1 Februari 2024, dikutip SenayanPost.com dari The Cradle.
"Tahap kedua akan melihat pembentukan koalisi Arab internasional, termasuk Arab Saudi, Mesir, Maroko, UEA, Bahrain, dan lainnya. Koalisi ini akan menjadi bagian dari perjanjian normalisasi regional yang lebih luas, mendukung pembentukan 'Otoritas Palestina yang baru'," lanjutnya.
Baca Juga: Gegara Tampil Stylish Hadapi Tank Israel, Mujahidin Brigade Al Qassam Ini Viral di Medsos
Menurut laporan tersebut, rencana ini akan memungkinkan para pejabat, baik yang berafiliasi dengan Hamas maupun terkait dengan Otoritas Palestina saat ini dan presidennya, untuk 'mewarisi' pemerintahan Gaza dari Tel Aviv.
Ia menambahkan bahwa rencana tersebut akan memungkinkan Israel untuk melakukan operasi keamanan di Gaza, sama seperti Perjanjian Oslo tahun 1993 yang mengizinkan operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Fase selanjutnya akan bergantung pada seberapa baik stabilisasi Gaza dan seberapa sukses Otoritas Palestina yang baru direformasi.
Hal ini akan mencakup reformasi luas fasilitas PA di Tepi Barat yang diduduki, termasuk pendidikan, termasuk pembentukan mekanisme manajemen teror.
Laporan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa jika tahap ini berjalan lancar selama dua hingga empat tahun, Israel kemudian akan mengakui negara Palestina yang berada dalam wilayah Otoritas Palestina dan mempertimbangkan untuk mentransfer tanah tambahan yang tidak memerlukan pemukiman ke negara tersebut.
Baca Juga: Nyamar Jadi Nakes, Pasukan Khusus Israel Geruduk RS Ibnu Sina Jenin, Tiga Orang Dinyatakan Syahid
Dikatakan juga bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan visi Washington untuk Gaza dan wilayah tersebut.
Laporan Jerusalem Post tidak menyebutkan Yerusalem Timur, yang selama beberapa dekade telah diminta oleh Otoritas Palestina sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.
Artikel Terkait
Tanggapan Dunia Internasional Putusan Darurat ICJ soal Kejahatan Genosida Israel, Netanyahu Sebut Keterlaluan
Gerah dengan Pernyataan Netanyahu soal Palestina, Jokowi: Sama Sekali Tidak Dapat Diterima
Benjamin Netanyahu Tak Terima Putusan ICJ dalam Kasus Kejahatan Genosida, Sebut Israel Membela Diri
Khawatir Kalah Pemilu AS, Joe Biden Ogah Dukung Netanyahu Perang Panjang di Palestina
Hari ke-113, Hamas Kembali Ultimatum Netanyahu soal Tawanan Perang