Petinggi Hamas Ismail Haniyeh Buka Negosiasi dengan Israel, Ini Syaratnya

SENAYANPOST - Kepala Politbiro Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan bahwa pihaknya membuka negosiasi untuk mengakhiri perang dengan Israel.

Sebelumnya, Israel berencana untuk tidak melibatkan Hamas di Gaza dan menurut Haniyeh itu mustahil.

Haniyeh menambahkan rencana Israel untuk meniadakan Hamas adalah sebuah khayalan.

Baca Juga: IDF Umumkan Hasil Percobaan Pompa Air Laut ke Terowongan Hamas, Bagaimana Nasib para Sandera?

"Setiap pengaturan di Gaza atau Palestina tanpa Hamas atau faksi perlawanan adalah sebuah khayalan," kata Haniyeh dalam pidatonya di televisi yang disiarkan di TV Al-Aqsa yang berafiliasi dengan Hamas pada 13 Desember 2023 dikutip SenayanPost.com dari Times of Israel.

Haniyeh mengatakan dia terbuka untuk melakukan pembicaraan untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung dan 'menertibkan rumah Palestina baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza'.

Ia menambahkan bahwa kelompok tersebut akan membuka diri untuk mengakui Israel agar sejalan dengan posisi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Baca Juga: Cara Cek DPT Online, Klik Link Berikut Ini untuk Lihat Status Daftar Pemilih Tetap di Pemilu 2024

"Anda harus mengikuti sikap resmi," katanya, merujuk pada posisi yang diadopsi pada tahun 1993 berdasarkan Perjanjian Oslo, sebagai imbalan atas pengakuan Israel terhadap kelompok tersebut sebagai perwakilan sah rakyat Palestina.

"Sikap resminya adalah PLO telah mengakui Negara Israel," lanjutnya.

Belum jelas apakah posisi Abu Marzouk mendapat dukungan dari tokoh Hamas lainnya, karena piagam kelompok tersebut selalu menyerukan penghapusan Israel.

Baca Juga: Resep Jagung Bakar Mentega, Gampang dan Nikmat

Negosiasi dengan Hamas bukanlah sebuah langkah awal bagi Israel, yang sejak 7 Oktober telah melancarkan perang terhadap kelompok teror tersebut dengan tujuan menggulingkan rezimnya di Jalur Gaza.

Pada hari itu, kelompok pejuang Hamas dituduh menerobos perbatasan dalam serangan di Israel selatan, membantai 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 orang.