Curhat Pedagang Minta Menkeu Purbaya Tak Larang Penuh Bisnis Thrifting

SENAYANPOST - Pedagang pakaian bekas yang menghadiri audiensi bersama BAM DPR RI diketahui turut menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Salah satunya, Rifai Silalahi, seorang pedagang pasar thrifting di Pasar Senen, yang meminta agar pemerintah mempertimbangkan legalisasi perdagangan pakaian bekas untuk menjaga keberlangsungan jutaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan," ungkap Rifai.

"Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting," sambungnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Bakal Tambah Denda untuk Impor Baju Bekas Ilegal: Lihat Lagi Jejak Jaringan Balpres Rp112 Miliar di Bandung dan Cimahi

Rifai juga menilai, kebijakan pelarangan total berpotensi mematikan mata pencaharian para pelaku usaha kecil.

"Jadi pernyataan Menteri Keuangan kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia," ucap Rifai.

Jika legalisasi tidak memungkinkan, Rifai mengusulkan penerapan larangan terbatas (lartas).

Dengan skema ini, impor pakaian bekas dinilai dapat diberikan kuota agar tetap terkendali dan pemasukan negara melalui bea masuk dapat meningkat.

"Kalau dilegalkan, kita mau bayar pajak. Utamanya itu kita mau bayar pajak," kata Rifai.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siapkan Aturan Baru Impor Pakaian Bekas Ilegal, Bea Cukai Pelabuhan Bakal Makin Ketat Diawasi

Menkeu Purbaya: Bikin Basis Domestik yang Kuat

Sebelumnya diketahui, Menkeu Purbaya sempat menyampaikan sikap tegas terhadap impor pakaian bekas ilegal.

Menkeu pengganti Sri Mulyani itu menegaskan, pengetatan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil dan garmen lokal.