Opini: Pilpres 2024 dalam Diskursus Kode Etik dan Hukum

Sayangnya sikap seperti itu belum terjadi di Indonesia. Seorang pejabat negara hanya akan meninggalkan jabatannya jika menurut UU harus diberhentikan.

Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Jakarta Hari Ini, Ada Kampanye Akbar AMIN dan Prabowo-Gibran

Seberat apa pun pelanggaran etik yang dilakukannya, jika dalam UU tidak secara eksplisit dinyatakan bersalah atau diberi hukuman dipecat dari jabatannya, dia akan terus menjabat. Contohnya Ketua KPU Hasyim Asy’ari.***