Ketika AI Menjadi Dalil: Bias, Disinformasi, dan Ujaran Kebencian di Ruang Publik Digital

Tapi para ulama selalu hati-hati: ada sanad, kritik riwayat, dan pengakuan bahwa pengetahuan manusia ada batasnya.

AI, jika diarahkan dengan prompt tertentu, mengabaikan kehati-hatian itu. Ia menyajikan sejarah seolah-olah tunggal, rapi, dan pasti mengarah ke satu kesimpulan moral.

Disinformasi pun lahir, bukan dari kebohongan mentah, tapi dari penyederhanaan yang terlewat ekstrem.

Baca Juga: Kronologi Akuntan SPPG di Aceh yang Diduga Korupsi Rp59 Juta demi Bayar Utang, Bermula dari Laporan Kasus Begal ke Polisi

Dari Disinformasi ke Ujaran Kebencian

Dampak paling gawat, AI bisa menjadi bahan bakar ujaran kebencian.

Dalam diskusi yang sama, jawaban AI dipakai buat membenarkan pelabelan kolektif: satu kelompok dicap 'menyembunyikan sejarah', 'sesat', bahkan 'kafir'.

Bahasa teologis bercampur emosi politik. AI muncul sebagai penguat, bukannya penyeimbang.

Buat sebagian orang, ini bisa memicu reaksi berantai: takfir dibalas takfir, hinaan dibalas hinaan.

Diskusi berubah jadi ajang saling meniadakan. Di titik ini, AI bukan lagi alat bantu, tapi malah mempercepat polarisasi.

Baca Juga: Mobil MBG Tabrak Gerbang SD di Kebumen, Sopir Sempat Ngamuk hingga Layangkan Pukulan ke Warga

Pentingnya Verifikasi dan Tanggung Jawab Etis

Dalam dunia jurnalistik, ada editor, verifikasi, dan tanggung jawab etis. Sementara itu AI tidak memilikinya.

Kecerdasan buatan tidak tahu kapan harus berhenti, mana klaim yang berbahaya, atau kapan satu kata atau data yang dihasilkannya bisa melukai kelompok lain.

Dari pengalaman saya, satu-satunya rem ya tetap manusia. Ketika pengguna memilih bertanya lagi, minta rujukan lengkap, atau bahkan memilih diam, eskalasi bisa dicegah.