Tidak jelas berapa banyak dari 337 juta dolar AS atau sekitar Rp5 triliun Dana Desa yang dialokasikan untuk wilayah Papua pada tahun 2023 dialihkan untuk senjata.
Baca Juga: Bangga! Putri Ariani, Penyanyi Asal Indonesia yang Tembus Golden Buzzer di America’s Got Talent
Namun Faizal Ramadhani, kepala satuan tugas Operasi Perdamaian Cartenz yang mengawasi keamanan di Papua, mengatakan kepada Reuters sekitar 40 persen kasus senjata ilegal yang dia selidiki melibatkan dana dari program Dana Desa.
Sayangnya, dia menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut.
Terkait dugaan ini, juru bicara Polri dan TNI menolak berkomentar untuk cerita ini.
Kementerian Keuangan, yang mengawasi distribusi Dana Desa, mengatakan ada mekanisme pemantauan untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya.
Tetapi menolak mengomentari klaim bahwa pemberontak Papua telah menyalahgunakan uang.
Pada tahun 2021, LSM Indonesia Corruption Watch mengidentifikasi 154 kasus dugaan korupsi terkait dana tersebut, tertinggi dari pengeluaran sektor pemerintah mana pun.
Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap bersenjata dari Gerakan Papua Merdeka, membantah pemberontak menggunakan Dana Desa tetapi mengatakan kelompok itu sebagian secara tidak sengaja didanai oleh negara.
"Kami memiliki tanah yang kaya sehingga kami melakukannya dengan cara kami sendiri. Kami dapat menghasilkan uang melalui penambangan emas dan kayu serta banyak pembayaran pemerintah," kata Sebby Sambom.
Ia mengatakan bahwa TPNPB juga punya hak untuk menggunakan Dana Desa.
Baca Juga: 如何在建国五项原则(Pancasila) 民主做决定
"Kami memiliki hak untuk menggunakan uang itu," tambahnya.