OPINI: Pemilu Asimetris dan Demokrasi Setengah Matang

Sebaliknya parpol-parpol besar yang menyiapkan calon asal-asalan bisa tergerus turun kelas, bahkan tidak lolos PT.

Baca Juga: Lebih dari 10 Tahun, Pengisi Suara Eren Yeager Selalu Kenakan Barang Rahasia Ini Jika Syuting Attack on Titan

Karena itu parpol-parpol besar kini berusaha menjaring bacaleg yang tingkat elektabilitasnya tinggi, tanpa bantak mempertimbangkan kualitas. Antara lain dengan merekrut sejumlah pesohor artis, seniman, pemusik, budayawan, dan tokoh lainnya.

Tradisi yang semula hanya digunakan Partai Amanat Nasional, kini dalam beberapa kali pemilu terakhir dipakai juga oleh partai-partai lain, termasuk partai besar seperti PDIP dan Golkar.

Strategi menjual popularitas itu sah-sah saja. Semua warga negara yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat tertentu berhak menjadi caleg.

Tentu dengan syarat yang longgar, model pencalegan pesohor ini pada akhirnya tidak menghasilkan legislator berkualitas.

Baca Juga: One Piece Live Action Tayang Masih Lama, Begini Bocoran Penampakan Marinir di Grand Line

Lihat saja sejumlah pesohor artis yang duduk di Senayan, apa yang mereka lakukan dan prestasi apa yang mereka tunjukkan, nyaris tak terlihat, yang mereka kerjakan terkesan sebatas hal-hal normatif belaka.

Kita yakin para petinggi parpol menyadari kondisi itu, bahwa berlomba memperbanyak pesohor tanpa memperimbangkan kualitas akan kontraproduktif.

Tetapi kondisi itu tampaknya tetap dipertahankan tanpa ada keinginan untuk meninjau ulang UU Pemilu, termasuk syarat untuk bacaleg DPRRI cukup berijazah SMA atau yang sederajat.

Itu aneh dan ironis, ketika di kalangan eksekutif kementerian dan lembaga negara bertabur sumber daya manusia lulusan S2 atau S3, DPRRI sebagai lembaga tinggi negara malahan cukup diisi dengan lulusan SMA atau sederajat.

Baca Juga: Link Nonton Doctor Cha Episode 10 Sub Indo: Suaminya Berpaling, Cha Jeong Suk Ingatkan Choi Seung Hee

Tentu hal ini dalam berlegislasi sangat tak berimbang, mestinya antara eksekutif dan legislatif itu dalam posisi setara.

Kalau tidak, selalu eksekutif yang "menang banyak", karena lebih menguasai persoalan dalam acara rapat dengar pendapat (RDP) atau pembahasan rancangan undang-undang (RUU), sementara legislatornya hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan konyol tak lebih dari obrolan di warung kopi.

Belum lagi kalau berbicara soal integritas, pemilu kita terkenal dengan pemilu yang mahal. Parpol berusaha mendulang suara dengan berbagai cara, di antaranya secara transaksional.