KPK Respons Isu Mark Up Proyek Whoosh Usai Mahfud MD Klaim Perbedaan Hitungan Indonesia dan China

Setuju dengan Keputusan Menkeu Purbaya Tak Bayar Utang Whoosh dengan APBN tapi Ingatkan Akibatnya

Dalam video tersebut, Mahfud juga mengungkapkan bahwa dirinya menyetujui keputusan Menkeu Purbaya untuk tidak melunasi utang Whoosh memakai uang APBN.

Baca Juga: Momen Prabowo ke Bandung Naik Kereta Cepat Whoosh Bersama Warga

Di sisi lain, ada akibat permintaan kompensasi yang mungkin dilakukan oleh pihak China.

"Saya anggap kebijakan ini bagus demi rakyat, tapi juga harus diingat akibatnya berbahaya buat rakyat," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) itu.

"Misal kita gagal bayar, kan berarti China harus ngambil api nggak mungkin ngambil barang di tengah kota, pasti minta kompensasi ke samping. Misalnya Natuna Utara," imbuhnya.

Mahfud lantas memberi contoh kasus China mengambil alih pelabuhan milik Sri Lanka karena tak mampu bayar.

Baca Juga: Operasional Kereta Cepat Whoosh Sering Terganggu Akibat Layang-Layang, KCIC Ungkap ada 20 Kejadian

"Ini bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik, ada konflik kan terus bisa merambah ke kita, masuk ke kita dan Natuna Utara yang tidak masuk konflik, membangun pangkalan selama 80 tahun, ini mau diapakan?" terangnya.

"Jadi, Pak Purbaya didukung rakyat tidak bayar Whoosh dengan APBN, kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita tapi, selesaikan masalah secara hukum," imbuhnya.

Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang Whoosh.

Baca Juga: Jadwal Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh Rute Tegalluar - Halim Tahun 2024, Lengkap dengan KA Feeder

"Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri," ucap Menkeu Purbaya dalam media gathering di Bogor pada 10 Oktober 2025 lalu.

"(Danantara) Sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya," imbuhnya.