Reformasi Polri dan Jalan Panjangnya: Harapan Publik, Catatan DPR, dan Tantangan di Lapangan

Kedua, reformasi kultural yang diarahkan untuk membentuk karakter polisi humanis dan profesional. Ketiga, peningkatan pelayanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan kepolisian semakin mudah dan cepat.

Agenda ini sejatinya bukan hal baru. Sejak 2020, konsep PRESISI sudah menggariskan arah yang sama. Namun, penerjemahan konsep di lapangan dinilai masih timpang.

Baca Juga: RI Gagas Protokol Jakarta di BRICS, Perjuangkan Keadilan Royalti Musik Digital Negara Berkembang

Tantangan dalam Implementasi

Analisis DPR RI dalam bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertajuk “Tantangan Implementasi Transformasi Polri” pada tahun 2022, memberikan catatan kritis.

Dalam dokumen tersebut, DPR menilai konsep PRESISI yang digagas Kapolri memang progresif, tetapi masih sulit dijalankan di lapangan.

“Konsep PRESISI perlu disederhanakan agar mudah dipahami oleh seluruh jajaran. Tanpa pemahaman yang merata, program transformasi berisiko hanya berhenti di level slogan dan sulit terimplementasi secara menyeluruh,” demikian laporan DPR dalam analisis tersebut.

Selain itu, DPR menekankan perlunya Polri menyesuaikan strategi dengan perubahan cepat di era digital dan globalisasi.

Hal ini mencakup tantangan kejahatan siber, perubahan pola kriminalitas, hingga ekspektasi masyarakat yang makin tinggi terhadap transparansi aparat.

Baca Juga: CBA Desak Kemenkeu–Peruri Transparan Soal Mesin Cetak Uang, Imbas Dugaan Mahar Khusus Kaesang

Jalan Panjang Reformasi Polri

Reformasi Polri sesungguhnya bukan hal baru. Sejak pemisahan dari ABRI, sejumlah pembenahan sudah dilakukan, mencakup aspek struktural, instrumental, hingga kultural.

Kendati demikian, capaian yang ada di dalam tubuh institusi Polri dinilai masih jauh dari sempurna.

Hingga kini, Tim Transformasi menjadi ujian baru terkait konsistensi serta komitmen Polri menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan institusi. ***