Pakar Hukum Dorong Evaluasi Kewenangan Audit BPKP dalam Perkara Korupsi

Ia berpandangan ketentuan tersebut harus menjadi pegangan dalam proses penegakan hukum, khususnya ketika hasil penghitungan kerugian negara digunakan dalam perkara pidana korupsi.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Lintas Kementerian Bahas Finalisasi Perpres Ojol

“Artinya, saya meyakini bahwa ini secara hukum pun harus dipatuhi. Audit kerugian keuangan negara itu hanya boleh dilakukan oleh BPK,” ujarnya.

Anang menyatakan fungsi BPKP seharusnya dikembalikan sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah, bukan sebagai lembaga yang menentukan secara final kerugian negara dalam perkara pidana.

Kedudukan Audit BPKP Diperdebatkan

Perdebatan mengenai kewenangan penghitungan kerugian negara kembali menguat setelah terbitnya Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangan tersebut berkaitan dengan kedudukan konstitusional BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara.

Baca Juga: Kilas Balik Curhatan Nanik S Deyang Sebelum Mundur dari Kursi Kepala BGN

Sementara itu, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. Tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut memberikan fungsi kepada BPKP untuk melakukan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah.

Perbedaan dasar kewenangan tersebut memunculkan perdebatan mengenai kedudukan hasil audit BPKP ketika digunakan untuk membuktikan unsur kerugian negara dalam perkara korupsi.

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa penghitungan kerugian negara tidak hanya dapat dilakukan oleh BPK. Hasil pemeriksaan BPKP, inspektorat, akuntan publik, maupun lembaga lain yang memiliki kompetensi masih dapat digunakan dalam proses penyelidikan, penyidikan, pemberian keterangan ahli, dan pembuktian sepanjang diperoleh sesuai ketentuan hukum.

Pandangan tersebut antara lain merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk berkoordinasi dengan BPK, BPKP, instansi pengawasan lain, maupun ahli dalam membuktikan kerugian negara.

Baca Juga: Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Purbaya Ungkap Belanja Pemerintah Dikebut

Karena itu, persoalan yang mengemuka bukan semata-mata apakah BPKP dapat melakukan audit, melainkan kedudukan hukum hasil audit BPKP dalam penetapan kerugian negara serta penggunaannya sebagai alat pembuktian dalam perkara pidana.

Fernando mendorong BPKP, pemerintah, dan aparat penegak hukum membangun mekanisme koordinasi yang lebih jelas.