Ia berharap bahan baku makanan yang digunakan oleh SPPG berasal dari wilayah setempat sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Sehingga mereka (kepala daerah) bisa memastikan terkait dengan bagaimana keterlibatan UMKM, kemudian koperasi, dan pemasok-pemasok itu. Bahan baku itu memang betul-betul dari lingkungannya," ujar Trubus.
Menurutnya, selama ini masih ditemukan praktik pengadaan bahan baku dari luar daerah yang mengurangi partisipasi pelaku usaha lokal.
"Bukan diambil dari tempat lain. Selama ini banyak terjadi mereka mengambil dari luar. Ini yang sering kali menjadi problem sehingga tidak ada partisipasi publik yang luas," katanya.
Audit SPPG Dinilai Mendesak
Trubus juga menekankan pentingnya audit terhadap seluruh SPPG sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program MBG.
Menurut dia, tuntutan masyarakat terhadap transparansi harus dijawab melalui sistem pengawasan yang lebih terbuka.
"Saya katakan audit SPPG menjadi sangat penting, karena selama ini sumber persoalan itu adalah masalah transparansi yang dituntut. Publik menuntut itu sampai hari ini," ujarnya.
Ia mencontohkan informasi mengenai menu harian yang disajikan kepada penerima manfaat seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas.
"Misalnya kalau hari ini itu jadwalnya apa? Menu apa? Nah itu penting sekali, karena menu itulah menjadi ukuran di mana kemudian tampilan makanan, kualitas, dan sebagainya bisa terjaga," katanya.
Menurut Trubus, keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Program MBG akan membantu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memudahkan proses pengawasan terhadap kualitas layanan di lapangan.***
Artikel Terkait
Kejagung Ungkap Dua Klaster Penyidikan Korupsi MBG, Kasus Pengadaan Motor Listrik Jadi Fokus Awal
Kapolres Metro Bekasi Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Akui Sempat Komunikasi dengan Sony Sonjaya
Kejagung Tetapkan Tersangka Keempat Kasus Korupsi MBG, Ternyata Orang Kepercayaan Eks Wakil BGN Sony Sonjaya
BGN Siapkan Pembenahan Besar Program MBG saat Libur Sekolah, Insentif Rp6 Juta Dievaluasi
Kontroversi Pejabat DPRD Cirebon: Bermula dari Komentar 'Gembrot' ke Ibu-ibu Pendemo yang Tolak MBG