Pengamat Minta Badan Gizi Nasional Libatkan Pemda Awasi Program MBG

SENAYANPOST - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, keterlibatan kepala daerah dan DPRD penting untuk meningkatkan transparansi serta memastikan program berjalan sesuai sasaran.

"Jadi, evaluasi ini yang menurut saya penting adalah bagaimana peran pemerintah daerah selama ini," kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, dikutip SenayanPost.com pada 26 Juni 2026 dari Antara.

Nilai Sentralisasi BGN Terlalu Kuat

Trubus menilai pelaksanaan MBG selama ini masih terlalu terpusat di BGN, padahal operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di daerah.

Baca Juga: Kontroversi Pejabat DPRD Cirebon: Bermula dari Komentar 'Gembrot' ke Ibu-ibu Pendemo yang Tolak MBG

Karena itu, ia berpandangan pemerintah daerah seharusnya memiliki peran lebih besar dalam mengawasi pelaksanaan program.

"Jujur, pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat menurut saya sehingga segala sesuatu yang sifatnya di daerah, kan SPPG ini ada di daerah," ujarnya.

Menurut dia, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu melibatkan kepala daerah beserta DPRD.

"Nah itu harusnya kepala daerah. Kepala daerah itu pengertiannya ada kepala daerah, ada DPRD. Nah itu harus ikut mengawasi jalannya ini," katanya.

Dorong Keterlibatan UMKM dan Pemasok Lokal

Selain pengawasan, Trubus menilai pemerintah daerah dapat memastikan rantai pasok Program MBG lebih banyak melibatkan pelaku usaha lokal.

Baca Juga: BGN Siapkan Pembenahan Besar Program MBG saat Libur Sekolah, Insentif Rp6 Juta Dievaluasi