Menurutnya, pola seperti ini berpotensi menjadi celah manipulasi laporan keuangan karena adanya selisih barang yang tidak tercatat secara transparan.
Eks akuntan SPPG Lembursitu itu, lantas menyinggung sistem pengadaan melalui koperasi yang selama ini diklaim sebagai bagian dari upaya kemandirian.
"Tapi bayar tetap untuk 11 karung, di mark up tetap 11. laporan ke BGN-nya juga tetap 11," tandasnya.
Hingga kini, sebagian kalangan menilai, tanpa pengawasan yang ketat, mekanisme tersebut dinilai bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaporan.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat serta audit berkala.
Hal tersebut agar potensi kecurangan dapat dicegah dan penggunaan anggaran negara tetap berjalan secara akuntabel.***
Artikel Terkait
Kronologi Akuntan SPPG di Aceh yang Diduga Korupsi Rp59 Juta demi Bayar Utang, Bermula dari Laporan Kasus Begal ke Polisi
Putus Rantai Tengkulak, SPPG Manggarai Beli Langsung Hasil Panen Petani dengan Harga Kompetitif
Warga Keluhkan soal Telur Rebus MBG Ada Kotoran Ayam di Magetan, Pertanyakan Ketelitian SPPG
Keluhan Guru yang Harus Pindahkan Makanan MBG dari Kantong SPPG ke Plastik, Bisa Mengurangi Jam Mengajar
Permintaan Maaf SPPG Argosari Sedayu Soal Menu MBG Ikan Bandeng dan Tahu yang Sempat Dikeluhkan