Pengamat HI UI soal Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza, Sorot Ketiadaan Perwakilan Palestina

SENAYANPOST - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Agung Nurwijoyo sorot perwakilan Palestina dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Diketahui, Dewan Perdamaian Gaza tersebut akan berperan untuk rekonstruksi Jalur Gaza yang luluh lantak akibat invasi militer dan genosida yang dilakukan oleh Israel penjajah.

Meskipun gencatan senjata sudah diberlakukan, Israel tetap melakukan pelanggaran setelah Hamas memenuhi persyaratan dengan mengembalikan jenazah terakhir, Ran Gvili.

Agung menilai Palestina dalam badan ini seperti objek administratif dan teknis.

Baca Juga: Pengamat: Iran Tak Bisa Kembali ke Status Quo, Demokrasi Juga Belum Pasti

"Terkait rencana utama Board of Peace untuk rekonstruksi Jalur Gaza, saya menyoroti ketiadaan representasi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan. Palestina dinilai hanya ditempatkan sebagai objek administratif dan teknis, sementara perencanaan besar justru datang dari aktor eksternal," kata Agung Nurwijoyo pada 26 Januari 2026, dikutip SenayanPost.com dari situs FISIP UI.

Ia juga mengomentari keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Trump ini.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah tidak hanya sekadar hadir simbolik dalam badan tersebut.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza seperti yang dikonfirmasi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin belum lama ini.

Baca Juga: Indonesia Jadi Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Menlu Sugiono Buka Suara soal Fee Rp17 Triliun

Agung berharap Indonesia bisa mendorong penyelesaian konflik Israel dan Palestina lewat solusi dua negara (two state solution).

"Namun demikian, Indonesia didorong untuk tidak sekadar hadir secara simbolik. Pemerintah diminta membawa agenda yang jelas dan terukur, dengan fokus pada keadilan, keamanan, persatuan Palestina, serta dorongan nyata menuju solusi dua negara," ungkapnya.

Meskipun bergabungnya Indonesia ini mendapat pro dan kontra dari banyak pihak, ia berharap pemerintah bisa ikut memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina yang saat ini masih dijajah oleh Israel.

Terakhir, Agung menegaskan partisipasi dalam forum internasional seperti Board of Peace harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dengan menempatkan rakyat Palestina sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan global.***