Pengamat Nilai Prabowo Tergesa-gesa Tandatangani Piagam Board of Peace for Gaza Usulan AS

SENAYANPOST - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait Board of Peace for Gaza tergesa-gesa.

Sebagaimana diketahui, Indonesia bergabung dengan Board of Peace for Gaza yang ditandatangani pada 22 Januari lalu di Davos, Swiss.

Dewan Perdamaian usulan Amerika Serikat (AS) itu bertujuan salah satunya untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza antara Israel dan Palestina.

"Keputusan Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan langkah yang cenderung tergesa-gesa dan memiliki risiko besar bagi kepentingan nasional Indonesia, nasib rakyat Palestina, serta stabilitas global," kata Shofwan Al Banna pada 21 Januari 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Baca Juga: Delegasi TNI AL Bawa 'Oleh-oleh' dari Qatar, Ini Penjelasan Kolonel Arh Tengku Sony Sonatha

Menurutnya, keputusan Indonesia ini melangkahi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang isinya mendukung Rencana Perdamaian Donald Trump.

"Dengan demikian, tidak hanya mencurangi resolusi PBB, Dewan ini juga berisiko menjadi tantangan bagi kelanjutan sistem internasional yang dibangun setelah Perang Dunia 2," katanya.

Tidak hanya itu, pengamat HI ini juga melihat ada risiko dewan yang dibentuk AS itu melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

"Tentu saja, ini bertentangan dengan prinsip self determination dalam Piagam PBB dan bertentangan dengan UUD negara RI 1945," lanjutnya.

ia juga menyoroti soal rencana menantu Donald Trump, Jared Kushner soal rekonstruksi Jalur Gaza seolah-olah seperti menawarkan proyek kepada investor.

Baca Juga: Dino Patti Djalal Sorot Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace for Gaza Rancangan AS, Singgung soal Fee Rp17 Triliun

"Ketika menyampaikan rencana rekonstruksi Gaza, menantu Trump menjualnya seperti seorang pengusaha properti menawarkan proyek pada para investor, tanpa memberikan kejelasan mengenai perlindungan dan hak orang-orang Palestina," katanya.

Diketahui, Trump menawarkan keanggotaan ini tidak hanya kepada Indonesia tapi negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok.