Pria yang kini menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri itu menyampaikan bahwa orientasi organisasi kini dianggap mulai menjauh dari nilai-nilai yang dulu menjadi fondasinya.
"Saya begini loh, merindukan NU yang taat pada ulama, tidak rebutan proyek. Gak ada itu urusan ngurus perusahaan, ngurus tambang, ngurus itu dulu gak ada," lanjutnya.
Mahfud menilai keterlibatan sejumlah pihak dalam urusan ekonomi dan proyek bisnis turut menyebabkan ketegangan internal.
Hal ini dianggap memunculkan perubahan karakter organisasi dan melemahkan nilai-nilai yang selama ini dijaga oleh para ulama pendiri.
Baca Juga: Syuriyah PBNU Soroti Dugaan TPPU Rp100 M, Sebut Masuk Pertimbangan Pemecatan Gus Yahya
"Bukan PBNU, Tapi PTNU"
Dalam penjelasannya, Mahfud MD menyampaikan kritik tajam terkait arah gerak institusi.
Ia menggunakan istilah "PTNU" untuk menggambarkan bagaimana dinamika internal mirip dengan sebuah perusahaan yang memiliki pemegang saham dan struktur manajerial.
"Jadi bukan PBNU, PTNU akhirnya. Perusahaan terbatas akhirnya. Antara pemegang saham, betul. Kemudian ada komisaris, ada direksi," pungkasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ia menilai konflik saat ini lebih berkaitan dengan perebutan akses dan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan persoalan ideologi atau prinsip organisasi.***
Artikel Terkait
Konflik PBNU: Aktivis Muda NU Solusikan Islah Konstitusional
Gus Yahya Tegaskan Menolak Tinggalkan Jabatan Ketua Umum PBNU
Syuriyah PBNU Soroti Dugaan TPPU Rp100 M, Sebut Masuk Pertimbangan Pemecatan Gus Yahya
Rais Aam Miftachul Akhyar Umumkan PBNU Bentuk Tim Pencari Fakta Usai Copot Gus Yahya dari Jabatan Ketum
Aktivis Muda NU Tegaskan Konflik PBNU Sudah Tidak Bisa Jam’u, Kini Saatnya Tarjih