Fenomena Lipstick Effect, Daya Beli Lesu tapi Banyak Warga yang Liburan

Berkaca dari hal itu, sebelumnya tersiar kabar pihak perbankan yang menyarankan pemerintah RI mengambil langkah mitigasi terkait penurunan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, persoalan pengangguran juga masih menjadi salah satu hal krusial yang membayangi Indonesia.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede pernah mengatakan pemerintah RI harus mampu memitigasi potensi penurunan daya beli masyarakat dari dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

"Pemerintah harus fokus pada mitigasi risiko penurunan daya beli melalui program kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM," kata Josua dalam keterangan di Jakarta.

Baca Juga: Contoh Pidato Isra Miraj: 5 Hikmah Penting Perjalanan Spiritual Nabi Muhammad SAW

Josua menekankan, pemerintah harus benar-benar dapat memastikan sejumlah insentif yang disiapkan mampu melindungi daya beli masyarakat dari dampak implementasi PPN 12 persen.

"Kebijakan ini tepat untuk meningkatkan pendekatan fiskal asalkan kompensasi dalam bentuk insentif benar-benar efektif untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan," tutur Josua.

"Apalagi pemerintah memastikan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum bebas PPN," tandasnya.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur tercatat sebanyak 7,47 juta orang pada Agustus 2024, atau menurun sebanyak 390 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Contoh Pidato Isra Miraj: Turunnya Perintah Salat Lima Waktu dan Keutamaan Masjid Al Aqsa Palestina

BPS mengungkapkan bahwa capaian itu menjadikan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,32 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024.

Terdapat rencana pada awal Februari 2025 ini, bursa kerja secara rutin akan digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang dipimpin Menteri Yassierli di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan itu bertujuan untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia sekaligus menekan angka pengangguran. Rencananya bursa tenaga kerja itu digelar di Jakarta, Bandung, dan Makassar.

Upaya lain pemerintah pada 2025, Kemenaker menghadirkan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang bertujuan untuk membangun sistem informasi dan menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan serta kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.***