2. Bulog sebagai instrumen pengendali inflasi pangan
Dalam struktur ekonomi Indonesia, beras merupakan komoditas yang sangat menentukan psikologi ekonomi masyarakat. Lonjakan harga beras hampir selalu diikuti oleh peningkatan inflasi dan tekanan sosial-politik. Oleh karena itu Bulog pada masa itu menjadi salah satu instrumen terpenting dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Walaupun Bulog tidak memiliki kewenangan dalam pencetakan uang atau pengendalian jumlah uang beredar seperti Bank Indonesia, keberadaan Bulog secara tidak langsung membantu menjaga stabilitas moneter melalui stabilisasi harga pangan. Ketika harga pangan stabil, tekanan inflasi dapat ditekan, kebutuhan intervensi moneter menjadi lebih kecil, dan kestabilan ekonomi makro dapat lebih mudah dipertahankan.
Dengan demikian Bulog bukanlah lembaga moneter, tetapi merupakan penyangga stabilitas ekonomi nasional melalui stabilisasi pangan, yang dalam konteks negara berpenduduk besar seperti Indonesia memiliki arti strategis bagi ketertiban ekonomi dan sosial.
Efektifitas sistem Bulog di era Orde Baru disebabkan negara pada masa itu masih memandang pangan sebagai urusan kedaulatan, bukan sekadar komoditas pasar. Negara mau menanggung biaya stabilisasi demi ketertiban nasional. Dalam logika pasar murni, tindakan seperti ini mungkin dianggap tidak efisien. Tetapi dalam logika negara-bangsa yang besar dan berpenduduk banyak, stabilitas beras adalah fondasi bagi pemerintahan negara.
Krisis Berat 1997
Salah satu pelajaran besar dari 1997 adalah bahwa ketika tekanan eksternal datang, negara membutuhkan alat-alat stabilisasi yang kokoh. Ketika pelaksanaan pembangunan di sektor-sektor strategis mulai melemah, disiplin birokrasi menurun, pengawasan atas swasta longgar, dan sektor moneter terkena tekanan, maka krisis menjadi cepat membesar.
Dalam konteks tersebut keruntuhan 1997 tidak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai kegagalan sistem ekonomi Orde Baru. Lebih tepat apabila dipahami sebagai akumulasi kelemahan pelaksanaan operasional di sejumlah sektor, yang kemudian diperparah oleh tekanan eksternal yang sangat kuat.
Penjelasan demikian mungkin lebih tepat dari saya sebagai Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI yang dulu dibantu oleh 4 orang Inspektur Jenderal Pembangunan. Karena adanya kelemahan pada pelaksanaan operasional di sejumlah sektor, maka terdapat distorsi antara kebijakan dan implementasi, sehingga ketika badai eksternal datang titik-titik lemah itu kemudian meledak secara bersamaan.
Kesimpulan Strategis
Dari seluruh temuan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok:
Pertama, arah kebijakan nasional pada banyak bidang sesungguhnya sudah benar, tetapi sebagian pelaksanaannya menyimpang, melemah, atau tidak memadai.
Kedua, kegagalan proyek besar seperti sawah sejuta hektar mengajarkan bahwa ambisi pembangunan harus tunduk pada realitas ekologis dan ilmu pengetahuan.
Ketiga, pembangunan perbatasan hanya akan berhasil bila keamanan disertai basis ekonomi yang hidup.