Selain itu, kesiapan tenaga kerja, infrastruktur pertanian, dan teknologi budidaya belum sepenuhnya sejalan dengan besarnya skala proyek. Pelajaran strategisnya ialah bahwa pembangunan pertanian tidak cukup hanya didorong oleh kehendak politik dan target luasan. Ia harus tunduk pada ilmu tanah, hidrologi, ekologi, serta kesiapan sosial-ekonomi masyarakat setempat.
2. Security Belt Perbatasan Kalimantan–Sarawak
Keamanan tanpa basis ekonomi ternyata tidak kuat. Pembangunan sabuk pengaman perbatasan di Kalimantan yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia pada dasarnya mengandung maksud strategis yang sangat penting: menjaga kedaulatan negara dengan cara membangun kehidupan ekonomi dan sosial di kawasan perbatasan.
Gagasan ini benar, karena perbatasan yang kosong secara ekonomi akan mudah lemah secara politik dan keamanan. Namun dalam pelaksanaan, muncul beberapa kendala pokok yaitu keterisolasian wilayah, minimnya jalan, sarana angkut dan logistik, kurangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta koordinasi lintas sektor yang belum mantap. Pembangunan security belt tidak dapat hanya dipahami sebagai pembangunan fisik atau penempatan aparat.
Ia harus menjadi pembangunan masyarakat perbatasan secara utuh: permukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan kebanggaan kebangsaan. Tanpa itu, security belt hanya menjadi garis di peta, bukan kekuatan hidup di tapal batas. Pelajaran strategisnya ialah: Keamanan negara di perbatasan hanya kokoh apabila didukung oleh kesejahteraan rakyat yang menetap, bekerja, dan merasa memiliki masa depan di wilayah itu.
3. Pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan oleh Swasta
Eksploitasi berjalan, reboisasi tertinggal. Pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada mulanya dimaksudkan untuk memanfaatkan hutan secara ekonomis dalam kerangka pembangunan nasional. Negara memberi hak kelola, namun menuntut tanggung jawab keberlanjutan, termasuk penanaman kembali atau reboisasi. Dalam praktik, temuan menunjukkan adanya kelemahan serius. Pada sebagian pelaksana swasta, orientasi yang dominan adalah penebangan dan pengambilan keuntungan jangka pendek, sedangkan kewajiban pemulihan hutan tidak dijalankan sebanding dengan tingkat eksploitasi.
Kelemahan pengawasan menyebabkan jarak antara izin dan pelaksanaan semakin lebar. Akibatnya, negara tidak memperoleh hasil jangka panjang yang seharusnya: hutan rusak lebih cepat, reboisasi tertinggal, dan tata kelola kehutanan kehilangan keseimbangan antara produksi dan konservasi.
Pelajaran strategisnya ialah: dalam sektor sumber daya alam, negara tidak boleh kalah disiplin dari pelaksana swasta. Jika pengawasan longgar, maka izin pembangunan akan berubah menjadi instrumen pengurasan kekayaan nasional.
Keberhasilan yang Menonjol
Di tengah berbagai kelemahan pelaksanaan, terdapat pula keberhasilan penting yang justru menunjukkan kapasitas negara apabila bekerja secara tepat.
1. Keberhasilan pengendalian hama pertanian.
Salah satu keberhasilan yang layak dicatat ialah dalam pemberantasan hama pertanian, terutama melalui pendekatan yang lebih ilmiah dan terpadu. Ketika pengendalian hama dijalankan tidak semata dengan logika pembasmian kimiawi, tetapi dengan pendekatan ekosistem, penyuluhan, dan partisipasi petani, hasilnya jauh lebih baik. Keberhasilan ini penting karena menyangkut stabilitas produksi pangan nasional. Ia membuktikan bahwa negara mampu melindungi pertanian apabila ilmu pengetahuan diterapkan secara tepat dan tidak terjebak pada pola penanganan yang serba instan.
2. Keberhasilan pembangunan perkebunan CPO.
