3. Chairul Tanjung
Meski berasal dari kalangan pengusaha, CT berpandangan bahwa ekonomi nasional harus berlandaskan national interest capitalism—di mana swasta besar bertanggung jawab terhadap pembangunan. Dalam beberapa forum, ia menyebut, “pemerintah harus jadi wasit yang kuat agar pasar tidak menjadi rimba.” Pandangan ini sejalan dengan ide ekonomi berdaulat.
4. Kwik Kian Gie
Kwik, sebagai arsitek Ekonomi Pancasila modern, sejak lama mengkritik neoliberalisme yang menyingkirkan rakyat kecil. Ia menegaskan bahwa Pasal 33 adalah 'roh ekonomi bangsa', bukan hiasan konstitusi. Dalam Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia, ia menyebut bahwa “liberalisasi tanpa kontrol adalah kolonialisme gaya baru.”
5. Boediono
Meskipun sering dikaitkan dengan paradigma teknokratik, Boediono menolak disebut penganut neolib murni. Ia menegaskan perlunya 'market with moral compass' — pasar yang diarahkan oleh nilai keadilan sosial. Boediono menekankan pentingnya tata kelola fiskal dan transparansi agar kebijakan pro-rakyat tidak jatuh pada populisme murahan.
6. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Dorodjatun memandang ekonomi Indonesia harus berporos ganda: global dan nasional. Dalam beberapa kuliah umumnya di FEUI, ia menyatakan bahwa peran negara harus kuat di bidang energi, pangan, dan teknologi dasar. Ia memperingatkan bahaya ketergantungan finansial kepada lembaga internasional, dan mendukung 'sovereign economy with strategic autonomy.'
V. Refleksi Filsafat Intelijen: Dari Ekonomi Ideologis ke Ekonomi Strategis
Jika Sukarno adalah visioner ideologis, maka Prabowo adalah strategis praktis.
Keduanya berangkat dari moral nasional yang sama—anti-kolonial, pro-rakyat, dan berbasis kemandirian—namun diimplementasikan dalam struktur konstitusi yang berbeda.
Dalam pandangan Filsafat Intelijen, 'Ekonomi Berdaulat' adalah penyatuan antara moral (Pancasila), episteme (konstitusi), dan strategi (kebijakan publik).
Tanpa moral, pasar kehilangan arah; tanpa strategi, moral kehilangan daya.
VI. Kesimpulan
Sukarno membanting stir untuk keluar dari kolonialisme ekonomi. Prabowo mengemudikan ekonomi untuk keluar dari kolonialisme finansial global.
Keduanya mengusung semangat kemandirian nasional, berbeda hanya pada alat konstitusi dan struktur globalnya.