II. Perubahan Paradigma Konstitusional: Dari UUD 1945 ke UUD 2002
Setelah reformasi 1998, amandemen terhadap UUD 1945 (1999–2002) mengubah paradigma ekonomi nasional.
Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi Ekonomi dan Konstitusi Keadilan Sosial, amandemen ini memindahkan titik berat dari 'negara pelaku utama ekonomi' menjadi 'negara penjamin keseimbangan dan keadilan pasar.'
Ayat (4) Pasal 33 hasil amandemen memperkenalkan prinsip efisiensi berkeadilan dan kemandirian, yang di satu sisi membuka ruang pasar, namun di sisi lain tetap mewajibkan negara menjaga pemerataan.
Konsep ini disebut Jimly sebagai konstitusi ekonomi ganda: satu kaki di demokrasi ekonomi, satu kaki di liberalisasi terkendali.
Dalam tafsir filsafat intelijen, perubahan ini melahirkan sistem ekonomi terbuka yang memerlukan moral tertutup—yakni disiplin nasional agar tidak tergilas globalisasi.
III. Ekonomi Berdaulat 2025: Konsep Prabowo yang Perlu Dukungan BRICS:
Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru yang disebut Ekonomi Berdaulat, yaitu mengembalikan kedaulatan negara dalam kerangka konstitusi amandemen.
Kebijakan seperti Patriot Bond, re-nasionalisasi proyek strategis, dan penguatan BUMN/BUMDes merupakan langkah konkret menuju state-anchored capitalism — kapitalisme yang berporos pada negara dan moral kebangsaan.
Namun, sebagaimana dikatakan Prof. Jimly, konstitusi hanya memberi arah; politik dan moral kebijakanlah yang menentukan implementasi.
Tanpa dukungan elite ekonomi nasional, gagasan Prabowo akan bernasib sama seperti Sukarno: luhur, tapi tak terwujud.
IV. Pandangan Para Ekonom Nasional Non-Kapitalistik:
1. Rhenald Kasali
Kasali menekankan pentingnya transformasi mental ekonomi, bukan sekadar perubahan kebijakan. Dalam karyanya Recode Your Change DNA dan Self-Driving, ia menyerukan agar negara mencetak wirausahawan sosial yang tahan krisis, bukan pedagang rente. Ia mendukung model 'kapitalisme negara yang humanistik', di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sekadar regulator.
2. Purbaya Yudhi Sadewa
Sebagai ekonom sekaligus Ketua LPS, Purbaya dikenal berani menantang ortodoksi neoliberal. Ia mengusung konsep fiskal-moneter terpadu yang menolak dominasi dolar. Dalam beberapa tulisan dan wawancara, ia menyebut perlunya 'Sumitronomics modern'—yakni kebijakan fiskal yang berpihak kepada produksi domestik dan pelaku UMKM, bukan spekulan pasar keuangan.