b) Menghapus sistem komando vertikal yang menumpulkan kreativitas penyelesaian masalah masyarakat.
Presiden, Kemhan dan TNI;
a) Mengembangkan model koordinasi TNI-Brimob dalam operasi kontinjensi yang menegaskan garis batas antara misi pertahanan dan keamanan negara dengan keamanan publik.
b) Atau sekalian memindahkan Brimob di bawah Kemhan seperti Gendarmerie di Perancis atau Carabinieri Italia.
Untuk Kompolnas dan Ombudsman
Memperluas mandat pengawasan etik dan investigatif, termasuk publikasi tahunan atas use of force dan kinerja disipliner Polri.
Reformasi total Polri adalah kebutuhan mendesak untuk mengembalikan legitimasi moral dan konstitusional kepolisian. Polri harus kembali menjadi aktor Kamtibmas yang profesional, akuntabel, dan humanis bukan superbody koersif. Reposisi di bawah kementerian sipil, demiliterisasi kultur organisasi, serta pembagian peran jelas dalam arsitektur Kamdagri akan memperkuat Ketahanan Nasional dalam kerangka supremasi sipil demokratis. Dengan demikian, Polri tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi penjaga keadilan sosial dan keamanan rakyat sebagaimana amanat konstitusi dan semangat reformasi 1998.