Bung Karno membacakan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945, Suharto kemudian bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia di pada 5 Oktober 1945 dengan pangkat letnan. Pada tahun 1946, karena kemampuan tempurnya yang terasah dari KNIL dan PETA, pangkat Suharto naik melesat menjadi letnan kolonel, dengan tugas membersihkan sisa-sisa pengaruh KNIL di Makassar, sebagai komandan Brigade Mataram.
Sukses menekan sisa-sisa KNIL di Makassar, Suharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Keberhasilannya ini kemudian menaikkan pangkatnya di tahun 1962 sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Pada tahun 1965, meletus pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk kedua kalinya, setelah pengkhianatan PKI pada Republik Indonesia pada tahun 1948 dengan pusat di kota Madiun Jawa Timur. Geram karena sejumlah seniornya menjadi target kekejaman PKI, Mayjen Suharto bergerak menumpas PKI menggandeng RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang saat ini bernama Kopassus (Komando Pasukan Khusus).
Presiden Soekarno menaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal dengan jabatan Menteri/ Panglima Angkatan Darat serta Panglima komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, termasuk Ketua Presidium Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Tahun 1967 Presiden Soekarno kemudian mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan pangkat Jenderal empat bintang, sekaligus oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Presiden. Pada Sidang MPRS 1968, Jenderal Suharto terpilih sebagai presiden.
Saat menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Suharto memulai modernisasi Republik Indonesia, mengambangkan pondasi-pondasi yang telah diletakkan oleh pendahulunya, Presiden Soekarno. Pembangunan akses jalan dan irigasi pengairan menjadi salah satu program andalan Presiden Suharto, untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Kebijakan di sektor teknologi dikembangkan dengan tujuan menumbuhkan kemandirian. Hasilnya, sejumlah produk indistri dari diproduksi dari dalam negeri. Pada ulang tahun setengah abad kemerdekaan Bangsa Indonesia, diterbangkan pesawat N250 di atas langit Indonesia. Tanda bahwa Bangsa Indonesia siap menjaga kedaulatan tidak hanya di darat dan laut, tapi juga di udara.
Pengaruh Presiden Suharto tidak hanya dirasakan di dalam negeri melalui stabilitas keamanan, tetapi juga di dunia internasional dengan banyaknya Kontingen Garuda dalam misi perdamaian Persyarikatan Bangsa Bangsa. Pengaruh Presiden Suharto sangat kuat di kawasan Asia Tenggara.
Tercatat, Presiden Suharto membantuk forum BMIF Brunei-Malaysia-Indonesia-Filipina yang menggagas perdagangan bebas terutama di kawasan Indonesia Timur. Presiden Suharto juga berhasil meyakinkan Pemimpin Libya Muammar Gaddafi untuk menghentikan dukungan militer kepada milisi-milisi Moro Islamic Liberation Front (MILF). Tidak hanya itu, MILF mulai bersedia untuk berdialog dengan Pemerintah Filipina.
Bagi Presiden Suharto, stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari stabilitas keamanan nasional Indonesia. Doktrin ini ditanamkan oleh TNI dalam rumusan Doktrin Teritorial Nusantara (dokternus) sebagai penerjemahan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) yang diamanahkan konstitusi UUD 1945. Doktrin ini merupakan warisan dari era Imperium Majapahit yang disebut Mandala Nusantara.
Stabilitas keamanan dengan jaminan ketahanan pangan serta pondasi kemandirian dalam bidang teknologi, merupakan landasan yang diwariskan oleh Presiden Suharto, menuju Indonesia yang berkemajuan di masa depan. Peran dan jasa Presiden Suharto, sangat layak disampaikan kepada generasi muda era sekarang, sebagai pelajaran bagi mereka saat memimpin Bangsa Indonesia di masa depan.