Rikal Dikri Muthohhari
Pengamat Sosial Keagamaan
Ketika pembaruan manajemen haji bertemu dengan pembaruan makna spiritualnya.
Di tengah problem klasik penyelenggaraan haji Indonesia yang tak kunjung tuntas—mulai dari antrean panjang, inefisiensi dana, hingga praktik birokrasi yang berbelit—muncullah satu nama yang kini menjadi simbol harapan: Gus Irfan Yusuf Hasyim. Ia bukan sekadar pejabat biasa, ia adalah representasi dari generasi pembaharu yang memahami bahwa reformasi sejati tidak hanya menyentuh sistem, melainkan juga epistem, yakni hakikat dan makna terdalam dari ibadah itu sendiri.
Sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy’ari, darah pembaruan dan spiritualitas memang mengalir deras dalam dirinya. Namun Gus Irfan bukan tipe pewaris simbolik. Ia tampil sebagai reformis substantif, yang berani mengguncang kenyamanan lama birokrasi haji. Ia datang bukan untuk menjaga tradisi administratif, melainkan untuk memperbaikinya — bahkan jika itu berarti menabrak kebiasaan lama.
Langkah awalnya cukup mengejutkan publik: menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal transparansi penyelenggaraan haji. Di negeri yang kerap alergi terhadap pengawasan, langkah ini dianggap “nekat”. Namun bagi Gus Irfan, pencegahan lebih mulia daripada pembenahan setelah kebobrokan, karena kesucian haji harus dimulai dari kesucian niat dan tata kelola.
Reformasi yang ia jalankan tidak berhenti pada urusan audit dan laporan keuangan. Gus Irfan juga menggagas modernisasi arsitektur kelembagaan haji, dengan konsep desentralisasi pelayanan dan digitalisasi administrasi jamaah. Baginya, haji bukan proyek tahunan, tetapi sistem nasional yang menuntut efisiensi, integritas, dan akuntabilitas.
Namun di balik reformasi sistemik itu, Gus Irfan membawa misi yang lebih dalam: reformasi epistemik — membenahi cara umat memahami hakikat haji itu sendiri. Ia melihat bahwa banyak umat Islam menjadikan haji sekadar prestasi sosial. Gelar “Haji” menempel di depan nama, tetapi nilai ketauhidan dan pengorbanannya kerap hilang begitu pesawat pulang dari Jeddah.
Fenomena ini sebagai “ritual tanpa ruh”, di mana ibadah kehilangan maknanya karena dibungkus mentalitas instan. Haji menjadi perjalanan bergengsi, bukan proses penyucian diri. Di titik inilah, Gus Irfan berusaha mengembalikan makna ihram sebagai simbol kesetaraan, tawaf sebagai ketundukan total kepada Tuhan, dan sa’i sebagai lambang perjuangan dan ketekunan.
Ali Syariati, seorang intelektual muslim yang menulis karya monumental Hajj: Reflections on Its Spiritual Meaning, menegaskan bahwa haji adalah teater spiritual tentang perjalanan manusia dari ego menuju keikhlasan, dari dunia menuju Tuhan. Setiap gerakannya sarat simbol pembebasan — dari keakuan, keserakahan, dan ketimpangan sosial.
Menurut Syariati, haji yang tidak melahirkan kesadaran sosial hanyalah ritual kosong. Pandangan ini menemukan relevansi di Indonesia, ketika banyak jamaah pulang tanpa membawa perubahan perilaku. Gus Irfan tampaknya memahami keresahan itu, dan menjadikannya dasar untuk mengembalikan haji sebagai revolusi moral umat Islam.
Salah satu langkah revolusionernya adalah reformasi tata kelola Dam — ia pernah mengusulkan penyembelihan hewan Dam di Tanah Air bagi jamaah yang melanggar sebagian ketentuan haji. Selama ini, Dam hanya dilakukan di Tanah Suci, sementara dagingnya sering tidak tersalurkan secara efektif.
Usulan yang sangat progresif ini menimbulkan perdebatan, padahal kalau mengacu kepada madzahibul arba'ah, salah satunya Imam Malik membolehkan menyembelih hewan dam di luar kota Suci, kaidah yang dipakai “Al-hukmu yadūru ma‘a al-maṣlaḥah wujūdan wa ‘adaman” — hukum berjalan seiring dengan kemaslahatan. Kiranya, Dam yang disembelih di tanah air tetap sah secara syar’i, selama tujuannya menebar manfaat.
