Baca Juga: Syiah Israel dan Yahudi Iran
Model Alternatif Iran: Referendum Nasional
Selama bertahun-tahun, Iran telah mengajukan rencana di PBB yang dianggapnya sebagai solusi paling demokratis dan berkelanjutan: mengadakan referendum nasional di antara penduduk asli Palestina—baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi.
Rencana tersebut menekankan kembalinya para pengungsi, partisipasi universal dalam pemilu, dan pembentukan sistem politik yang dipilih oleh mayoritas.
Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, menggarisbawahi visi ini pada tahun 2011.
"Klaim kami adalah pembebasan Palestina, bukan pembebasan sebagian Palestina. Setiap skema yang berupaya memecah belah Palestina sama sekali tidak dapat diterima," katanya, dikutip SenayanPost.com dari Wana News Agency.
Ia lebih lanjut menekankan bahwa kehendak rakyat harus diutamakan.
"Kami katakan bahwa keputusan ada di tangan rakyat. Pemerintah yang dibentuk oleh suara rakyat Palestina yang akan memutuskan," tambahnya.
Dan mengenai keterlibatan seluruh warga Palestina dalam proses ini.
"Terlepas dari penjajah, seluruh warga Palestina—baik penduduk Palestina, mereka yang berada di negara tetangga, kamp pengungsi, atau di tempat lain—harus memiliki suara dalam pemerintahan Palestina. Beberapa pihak berpendapat bahwa rezim Israel tidak akan pernah menerima rencana ini, tetapi keinginan tersebut harus dipaksakan. Jika jalan ini ditempuh—dan pasti akan demikian—dan jika gerakan perlawanan tetap teguh, tujuan ini akan tercapai," bebernya.
Sentralitas pernyataan-pernyataan ini dalam kebijakan resmi Iran menunjukkan bahwa usulan referendum bukan sekadar gestur diplomatik, melainkan landasan strategis pendekatan Teheran terhadap isu Palestina.
Mengabaikan Perlawanan dan Keamanan Regional
Keberatan utama Iran lainnya terhadap Deklarasi New York adalah seruannya untuk pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan Palestina—sebuah langkah yang diyakini Teheran akan membuat warga Palestina tak berdaya menghadapi pendudukan.