SENAYANPOST - Di tengah meningkatnya serangan Israel dan Iran, pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Ahmad Al Sharaa atau Abu Muhammad Al Julani masih diam seribu bahasa.
Suriah tampak menjauhkan diri dari konflik ini meskipun lokasi geografisnya menjadikan wilayah udara sebagai medan pertempuran rudal, operasi udara, dan serangan balik.
Eskalasi kedua negara dimulai dengan serangan udara rezim Zionis yang menargetkan pusat-pusat kepemimpinan, fasilitas nuklir, dan beberapa pemimpin militer berpangkat tinggi di Iran.
Dalam serangan ini, setidaknya 20 pemimpin Iran tewas, sementara 200 jet tempur Israel berpartisipasi dalam serangan itu.
Jet tempur tersebut menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah di Iran sebagaimana disampaikan juru bicara militer Israel, Effie Defrin pada 13 Juni lalu.
Selain itu, 300 bom digunakan dalam melaksanakan serangan ini, sementara pesawat tempur terus menargetkan instalasi di Iran.
Sebagai tanggapan, militer Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dalam dua rentetan terpisah ke Israel, sebagai reaksi terhadap serangan Israel.
Pejabat Israel menyatakan kepada Channel 13 bahwa ada kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Tel Aviv yang lebih luas karena jatuhnya rudal Iran.
Langit Suriah telah menjadi zona transit bagi pesawat Israel dan rudal Iran, dan Israel juga mencegat rudal di atas Suriah di provinsi selatan.
Peneliti Wael Alwan dari Jusoor for Studies Center meyakini bahwa serangan besar-besaran oleh Israel terhadap para pemimpin tingkat tinggi di Iran dan lokasi militer strategis, termasuk reaktor nuklir, akan memengaruhi seluruh kawasan, dan implikasinya akan mencakup stabilitas kawasan, khususnya ruang 'geo-militer' dan lanskap operasional yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Irak.
Posisi Suriah
Reaksi internasional terhadap eskalasi di Iran sangat beragam, dimulai dengan Turki, di mana Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyatakan bahwa pemerintahan Netanyahu menyeret kawasan dan dunia menuju bencana dengan tindakannya yang sembrono, agresif, dan melanggar hukum.