SENAYANPOST - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan baru-baru ini bahwa pihaknya belum siap bertukar tawanan dengan Hamas di tengah perpecahan koalisi di kabinetnya.
Lebih lanjut, Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak siap menerima kesepakatan dengan cara apa pun untuk melepaskan tawanan yang ditahan oleh Hamas.
Tidak hanya itu, Israel juga diketahui telah ditekan oleh Amerika Serikat (AS) untuk membuka lebih banyak jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina.
Ketidaksiapan Israel untuk bertukar tawanan dengan Hamas muncul dalam pertikaian koalisi antara partai-partai nasionalis religius yang menentang konsensi apa pun kepada Palestina dan kelompok sentris termasuk di dalam nya para mantan jenderal militer.
Namun Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk membebaskan para tawanan.
"Upaya untuk membebaskan para sandera terus berlanjut," kata Netanyahu pada 5 Februari 2024, dikutip SenayanPost.com dari Reuters.
"Seperti yang juga saya tekankan di Kabinet Keamanan, kami tidak akan menyetujui setiap kesepakatan, dan tidak dengan harga berapa pun," tegasnya.
Dia juga tampak menyampaikan teguran kepada Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang menginginkan pemukim Yahudi kembali ke Gaza, dan mengkritik Presiden AS Joe Biden, sekutu setia Israel, karena mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah kantong tersebut.
"Alih-alih memberi kami dukungan penuh, Biden malah sibuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bahan bakar (ke Gaza), yang disalurkan ke Hamas," kata Ben-Gvir dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal, di mana ia secara terbuka mendukung Donald Trump.
Kemungkinan besar ia akan menjadi saingan Biden dalam pemilihan presiden AS pada bulan November.
Baca Juga: 120 Hari Perang, Hamas dan Jihad Islam Palestina Bahas Operasi Badai Al Aqsa
"Jika Trump berkuasa, tindakan AS akan sangat berbeda," katanya.
Tanpa menyebut nama Ben-Gvir secara langsung, Netanyahu, yang terkadang memiliki hubungan tegang dengan Biden, menolak komentar tersebut, yang muncul ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuju ke wilayah tersebut.