Partai Likud Desak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Aneksasi Tepi Barat Palestina

SENAYANPOST - Anggota Partai Likud yang mengisi kabinet mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk aneksasi Tepi Barat Palestina di tengah berlangsungnya genosida di Jalur Gaza.

Usulan tersebut disampaikan menteri kabinet yang berasal dari Partai Likud sebelum Knesset reses pada akhir bulan Juli pada Rabu ini.

Mereka mengeluarkan petisi menjelang pertemuan Netanyahu minggu depan dengan Presiden AS Donald Trump, di mana diskusi diperkirakan akan berpusat pada potensi gencatan senjata Gaza selama 60 hari dan kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas.

Petisi tersebut ditandatangani oleh 15 menteri kabinet dan Amir Ohana, juru bicara Knesset, parlemen Israel.

Baca Juga: Israel Kembali Serang Gaza, Direktur Rumah Sakit Indonesia Jadi Korban

Tidak ada tanggapan langsung dari kantor perdana menteri.

Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, yang sudah lama menjadi orang kepercayaan Netanyahu, tidak menandatangani petisi tersebut.

Ia telah berada di Washington sejak hari Senin untuk melakukan pembicaraan tentang Iran dan Gaza.

"Kami para menteri dan anggota Knesset menyerukan penerapan kedaulatan dan hukum Israel segera di Yudea dan Samaria," tulis mereka pada 2 Juli 2025, dikutip SenayanPost.com dari Reuters.

Para menteri tersebut juga mencantumkan nama-nama alkitabiah untuk Tepi Barat yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Baca Juga: Francesca Albanese Pelapor Khusus PBB Sebut Perusahaan Teknologi dan Korporasi Ambil Untung dari 'Ekonomi Genosida' Israel

Petisi mereka mengutip pencapaian terkini Israel terhadap Iran dan sekutu Iran serta peluang yang diberikan oleh kemitraan strategis dengan AS dan dukungan Trump.

Petisi tersebut menyatakan bahwa serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 menunjukkan bahwa konsep blok permukiman Yahudi di samping pembentukan negara Palestina menimbulkan ancaman eksistensial bagi Israel.

"Tugas tersebut harus diselesaikan, ancaman eksistensial harus disingkirkan dari dalam, dan pembantaian lain di jantung negara harus dicegah," demikian pernyataan petisi tersebut.