Kelaparan di Gaza Makin Parah, AS Tarik Ancaman untuk Berhenti Kirim Senjata ke Israel

SENAYANPOST - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menarik ancamannya soal stop kirim senjata di tengah ancaman kelaparan di Gaza terus meningkat.

Sebelumnya, AS mengancam akan menghentikan pengiriman senjata jika Israel gagal mengatasi ancaman kelaparan di daerah kantong tersebut.

Sebagaimana diketahui, Israel telah memblokade setidaknya 250 ribu lebih truk bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Jalur Gaza.

Secara terang-terangan, Israel menggunakan kelaparan untuk melemahkan perlawanan rakyat Palestina sekaligus warga sipil tak berdosa.

Baca Juga: 76 Tahun Penjajahan Israel, Indonesia di KTT Luar Biasa OKI dan Liga Arab: Kita adalah Palestina!

Juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengatakan kepada wartawan pada 12 November bahwa kemajuan hingga saat ini harus ditambah dan dipertahankan.

"Saat ini kami belum membuat penilaian bahwa Israel melanggar hukum AS dengan memblokir masuknya makanan, air, dan obat-obatan untuk dua juta warga Palestina," kata Vedant Patel pada 13 November 2024, dikutip SenayanPost.com dari The Cradle.

"Kami tidak memberi Israel kelonggaran," tegas Patel.

"Kami ingin melihat keseluruhan situasi kemanusiaan membaik, dan kami pikir beberapa langkah ini akan memungkinkan kondisi untuk melanjutkan kemajuan," tambahnya.

Menurut sumber yang berbicara dengan reporter Axios Barak Ravid, Menteri Luar Negeri yang akan lengser Anthony Blinken minggu ini memilih untuk terus menekan Israel tentang masalah ini alih-alih menangguhkan pasokan senjata.

Baca Juga: Indonesia Sebut Faksi Perlawanan Palestina Bukan Teroris, Desak Negara Arab dan Islam Isolasi dan Cabut Keanggotaan Israel dari PBB

Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin bulan lalu mengirim surat kepada pejabat tinggi Israel yang memberi mereka waktu 30 hari 'untuk memastikan warga sipil memiliki akses ke makanan dan kebutuhan lainnya'.

"Jika tidak ada perubahan, pemerintah akan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang ditetapkan dalam undang-undang dan kebijakan yang menghubungkan fasilitasi bantuan kemanusiaan selama masa perang dan kepatuhan terhadap hukum perang, termasuk perlindungan warga sipil, dengan penyediaan senjata dan bantuan militer AS," surat tersebut dilaporkan memperingatkan.

Pada hari Selasa, organisasi hak asasi manusia internasional mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut kondisi di daerah kantong itu 'bahkan lebih mengerikan' daripada saat Blinken dan Austin menyusun surat mereka.