Mantan Ketua Dewan Syuro Jamaah Islamiyah Mesir
Al Qur'an Al Karim menyebut kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun berkali-kali, dan hampir 60 persen isi kandungan Al Qur'an berisi kisah tersebut, seolah Al Qur'an memerintahkan Umat Islam dan umat manusia belajar dari cerminan kisah-kisah sejarah tersebut, agar Umat Islam tidak meniru perilaku kediktatoran Fir'aun dan menghapus kemerdekaan rakyat. Sayangnya, kondisi Negara Islam khususnya Negara Arab yang merupakan bagian dari dunia ketiga, seolah menjadi negara-negara yang hancur.
Dahulu, kediktatoran hanya diidap oleh seorang penguasa saja, akan tetapi sekarang ini justru Umat Islam khususnya Bangsa Arab dihinggapi penyakit mental diktator, baik dari kalangan keluarga, sampai kalangan pemerintahan termasuk partai politik dan Gerakan Islamis. Mental diktator tersebut justru kita wariskan dari generasi ke generasi, dari seorang pemimpin kepada bawahannya dan bahkan dari partai politik besar ke partai politik kecil sekalipun.
Seperti contoh, Hizbullah Lebanon, adalah partai politik yang mengikuti proses demokrasi di Lebanon akan tetapi juga memiliki milisi bersenjata, persenjataan, dinas intelijen, sarana komunikasi dan sumber ekonomi yang kuat bahkan lebih kuat dari tentara, dinas intelijen dan perekonomian pemerintah Lebanon, yang adalah negara. Memang betul, persenjataan, milisi dan dinas intelijen yang dimiliki oleh Hizbullah bertujuan untuk menghadapi agresi Israel, akan tetapi setelah Israel hengkang dari Lebanon, seharusnya Hizbullah kembali aktif di panggung politik dan menanggalkan persenjataan, akan tetapi kenyataannya tidak. Bahkan persenjataan dan media Hizbullah lebih kuat dan didengar oleh rakyat Lebanon dari pada persenjataan dan media pemerintah Lebanon sendiri.
Pemerintah Lebanon seolah diam tidak berkutik di hadapan Hizbullah yang telah terang-terangan menyatakan kesetiaannya lebih besar kepada Mursyid Spiritual Iran Ali Khamanei dari pada kesetiaan kepada Lebanon yang merupakan negaranya sendiri. Kita tidak menyangsikan kebaikan Hizbullah dalam memerangi Israel, akan tetapi setelah perang selesai, seharusnya Hizbullah kembali aktif secara normal sebagai sebuah partai politik di Lebanon. Sungguh, strategi Hizbullah telah keliru.
Perkembangannya kemudian, Hizbullah semakin melebarkan pengaruhnya melalui terlibat dalam konflik Suriah mendukung rezim Presiden Suriah Basyar Al Asad yang telah mengakibatkan jutaan rakyatnya sendiri tewas, luka-luka dan mengungsi meninggalkan rumah dan harta mereka, hanya demi mempertahankan kekuasaan, yang diwariskan dari mendiang ayahnya Hafidz Al Asad. Padahal, Suriah memiliki sistem pemerintahan republik, bukan monarki. Seolah Hizbullah beranggapan jika Imam Ali bin Abi Thalib RA dan kedua anaknya Imam Al Hasan RA dan Imam Al Husain RA masih hidup, akan mendukung rezim Presiden Suriah Basyar Al Asad.
Tidak hanya mendukung rezim Presiden Suriah Basyar Al Asad, Hizbullah juga mendukung milisi-milisi bersenjata Syiah di Irak dengan membunuh, membakar rumah dan menghancurkan masjid warga Sunni dengan dalih untuk mengusir ISIS. Hal ini mengakibatkan warga Sunni yang tidak berdosa kehilangan nyawa karena aksi teror berdasarkan sektarian madzhab aqidah, yang jumlah korbannya tidak jauh berbeda dari korban kekejaman ISIS.
Sayap Hizbullah tidak hanya berhenti berkembang di Irak, akan tetapi juga di Yaman dengan melatih, mendanai dan mempersenjatai Milisi Al Hautsi Yaman yang kemudian menamakan diri dengan Milisi Ansharullah. Bahkan, Al Hautsi mengubah pandangan agama mereka dari madzhab Syiah Zaidiyah yang lebih dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah dilestarikan selama lebih dari 13 abad menjadi madzhab Syiah Imamiyah agar lebih dekat dengan Iran dan Hizbullah. Sikap Kabilah Al Hautsi ini dikarenakan mereka merasa ditelantarkan oleh pemerintah Yaman dan Negara Teluk Arab selama ini.
Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada sebuah partai politik dalam sejarah demokrasi turut terlibat konflik di luar batas negaranya, bahkan sebuah negara saja secara konstitusional dan hukum tidak dapat ikut campur dalam urusan dan terlibat konflik negara lain, atau inikah demokrasi yang dipahami oleh Bangsa Arab ?
Apakah Bangsa Arab memahami demokrasi dengan memetamorfosa sebuah partai politik menjadi milisi bersenjata yang melakukan aksi-aksi teror, pengepungan, penyiksaan dan peperangan, bahkan sebagai representasi kepentingan asing ?
Apakah setiap menteri di berbagai negara dunia memiliki milisi bersenjata dan memiliki kesetian terhadap negara asing ? Jangan terkejut, ini terjadi di Irak yang menjadi laboratorium demokrasi Amerika Serikat. Bahkan, setiap elemen politik memiliki milisi, persenjataan, dinas intelijen dan dana asing, yang dalam waktu bersamaan mengikuti proses demokrasi dalam sebuah pemilu, dan pada saat yang sama menghancurkan masjid yang berada di samping tempat pemungutan suara, karena berbada madzhab aqidahnya.
Tidak ada yang aneh dalam kondisi Bangsa Arab kini. Inilah kediktatoran Bangsa Arab yang dibalut dengan wangi demokrasi.
