Di tengah perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan akan sumber pendanaan alternatif juga semakin mendesak. Fakhrul menilai ketergantungan pada pembiayaan berbasis mata uang kuat seperti dolar AS menimbulkan biaya yang tidak kecil.
“Ketergantungan pada sumber pendanaan global berbasis mata uang kuat seperti dolar menciptakan biaya yang tidak kecil. Di sinilah pentingnya Indonesia mulai lebih agresif membangun alternatif, termasuk melalui skema local currency settlement,” kata Fakhrul.
Ia melihat peluang dari pemanfaatan mata uang dengan imbal hasil rendah seperti offshore renminbi (CNH) sebagai sumber likuiditas yang lebih efisien, terutama untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral.
“Ke depan, kita harus mulai melihat bahwa tidak semua pembiayaan harus mahal. Likuiditas global itu tidak homogen. Ada kantong-kantong likuiditas dengan biaya lebih rendah, dan kita harus bisa mengaksesnya, baik melalui kerja sama bilateral maupun desain instrumen keuangan yang lebih inovatif,” tambahnya.
Lebih jauh, Fakhrul menekankan pentingnya penguatan kemitraan internasional yang tidak hanya berhenti pada pembangunan kepercayaan, tetapi juga mampu membuka akses pembiayaan yang nyata.
Ia menilai, di tengah fragmentasi ekonomi global yang semakin nyata, negara yang mampu mengamankan sumber pendanaan alternatif sekaligus mengkomunikasikan strateginya dengan jelas akan memiliki keunggulan kompetitif.
“Kita sedang masuk ke era di mana capital access saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah capital strategy. Dan strategi itu harus terlihat, harus terkomunikasikan dengan jelas, dan harus dipercaya pasar,” pungkas Fakhrul. *
Artikel Terkait
Efek Mudik dan Lebaran, Ekonomi Kuartal I 2026 Berpotensi Melesat hingga 5,5 Persen
Di Hadapan Pengusaha Jepang, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Reformasi Tata Kelola dan Ekonomi
Menuju Transformasi Ekonomi Nasional: Crosbeso-Globeso-Hilirisasi
Presiden Prabowo Temui Emmanuel Macron di Paris, Bahas Alutsista hingga Ekonomi Kreatif
Menkeu Purbaya: IMF, Bank Dunia, dan Lembaga Investor Global Nilai Positif Kebijakan Fiskal Indonesia