SENAYANPOST - Salah satu kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang cukup kontroversial adalah idenya untuk menyuntikkan dana Rp200 triliun kepada 5 bank Himbara.
Uang Rp200 triliun tersebut merupakan uang negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI) dan diperuntukkan memacu kredit.
Baca Juga: Pemutihan Produsen Ilegal Tembakau, Keberanian atau Blunder Menkeu?
Kelima bank yang mendapatkan jatah pembagian dari Rp200 triliun itu adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI.
Dengan kucuran dana tersebut, Menkeu Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada di kisaran 5,5 persen pada Kuartal IV.
Selain dengan kebijakan Rp200 triliun itu, Purbaya membeberkan sejumlah cara lain untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar mencapai targetnya.
Baca Juga: Ahli Bongkar Kejanggalan Kasus Nadiem Makarim: Bukti Lemah, Audit Tak Sah, Motif Politis
1. Memonitor Penyaluran Anggaran dari Bank Himbara
Menkeu Purbaya mulai safari mendadak ke bank yang mendapatkan uang dari pemerintah tersebut, dimulai dari Bank BNI dan terbaru ke Bank Mandiri.
Sidaknya itu, kata Menkeu Purbaya sambil memantau apakah para bank bisa menyalurkan uangnya ke masyarakat.
“Saya ke bank bukan iseg, saya pengin lihat mereka mulai nyalurin apa enggak. Kalau enggak bisa, di mana enggak bisanya. Kelihatannya ada sedikit adjustment ya,” ujar Menkeu Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Baca Juga: Potongan Terbesar di RI, DBH Jakarta Disunat Rp15 Triliun, Purbaya: Tak Akan Permanen
2. Persoalan Rokok
Purbaya mengungkapkan rencananya untuk mendatangi pabrik rokok termasuk permasalahan pajaknya.
Artikel Terkait
Upaya Tutut Soeharto Bisa Melenggang ke Luar Negeri Usai Terseret Kasus BLBI, Layangkan Gugatan Hukum pada Menkeu RI
Soal Pencairan Dana Rp200 Triliun ke Bank, dari Wanti-wanti KPK soal Kredit Fiktif hingga Jawaban Tegas Menkeu Purbaya
Coretax Jadi Ujian Awal Menkeu Purbaya, Janji Rampung dalam Sebulan Usai Catat Ratusan Error
Jalan Koboi Menkeu Purbaya: Bidik Pertumbuhan 8 Persen dengan Resep Sumitronomics
Pemutihan Produsen Ilegal Tembakau, Keberanian atau Blunder Menkeu?