Pemutihan Produsen Ilegal Tembakau, Keberanian atau Blunder Menkeu?

Di sisi lain, Purbaya menyatakan, pemerintah tidak ingin produsen kecil tersingkir hanya karena beban fiskal yang terlalu berat, namun juga tak ingin menimbulkan ketimpangan dengan pelaku besar yang selama ini sudah patuh terhadap aturan.

Langkah itu sejalan dengan target besar pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Baca Juga: MIND ID: Satgas Timah Bukan Alat Penindakan, Tapi Mesin Pembenahan

Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditargetkan mencapai Rp366 triliun, naik 8,6 persen dari proyeksi tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, pos hasil tembakau masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur penerimaan cukai nasional.

Berkaca dari hal itu, pasar hasil tembakau dalam negeri kini dinilai sedang bergerak dalam pusaran yang tak mudah dikendalikan.

Fenomena itu dituturkan pengamat bisnis sekaligus influencer, Dr. Indrawan Nugroho yang menilai, dinamika industri ini berkembang terlalu cepat dan cenderung tak seimbang. Begini katanya.

Baca Juga: Polisi Tunggu Basarnas Tuntaskan Evakuasi Sebelum Usut Hukum Tragedi Ponpes Al Khoziny

Industri Legal yang Kian Terdesak

Melalui unggahan YouTube pribadinya yang dipublikasikan pada Rabu (2/10/25), dr. Indrawan Nugroho mengungkap dampak nyata terkait harga produk hasil tembakau yang kian melonjak tajam.

Indrawan menyebut, hal itu membuat rata-rata kenaikan cukai bisa mencapai 67,5 persen dalam lima tahun terakhir.

“Dampaknya jelas, harga produk melonjak, sementara daya beli masyarakat stagnan bahkan menurun," terangnya.

Baca Juga: Rayakan HUT TNI di Doha Qatar, Kolonel Arh Tengku Sony Sonatha Terima PPI Qatar Bahas Program Sekolah Kebangsaan

"Di tengah kondisi itu, peredaran barang tanpa cukai yang jauh lebih murah justru merajalela,” sebut Indrawan.

Influencer itu bahkan menuturkan, tekanan terhadap industri legal tak hanya datang dari kebijakan fiskal, tetapi juga perubahan perilaku konsumen.