Opini: Mempertanyakan Komitmen EBT dan Emisi Karbon Nol

photo author
Hanggi, Senayan Post
- Jumat, 22 Desember 2023 | 19:15 WIB
Ir. Wisnu Salman
Ir. Wisnu Salman

Oleh: Ir. Wisnu Salman, Alumnus ITB/Konsultan Pertambangan/CEO PT Geo Mining Berkah

SENAYANPOST - Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun dollar AS (Rp 15.439 triliun) untuk mencapai nol emisi karbon tahun 2060, sesuai janji di Paris Accord 2015.

Kata Presiden Jokowi di KTT Iklim Dubai yang berlangsung 1-12 Desember 2023. Jumlah tersebut besar sekali, mengingat utang luar negeri Indonesia saat ini mencapai Rp 7000-an trilyun.

Tapi itulah janji Indonesia untuk mendukung penghentian global warming.

Pemenuhan janji itu, tiap tahun akan dipantau GST (Global Stocktaking), perangkat KTT Iklim terbaru. Apakah negara yang punya komitmen menurunkan emisi karbonnya melaksanakan janjinya atau tidak.

Baca Juga: Nonton The Story of Park Marriage Contract Episode 9 Sub Indo, Lengkap dengan Jadwal Tayang dan Spoiler

Jika tidak, dunia internasional akan mengucilkan negara pelanggar komitmen tadi.

Paris Accord adalah sebuah kesepakatan internasional l, untuk mengurangi emisi karbon di atmosfir pada tingkat maksimal 1,5 -- 2% dari emisi era sebelum Revolusi Industri.

Presiden Jokowi di KTT Iklim/COP28 Dubai itu menyampaikan, upaya Indonesia mencapai target penyerapan gas karbon tersebut.

Salah satunya dengan menerapkan moratorium permanen, pembukaan hutan primer dan gambut seluas 66 juta hektar sejak 2019 lalu.

Baca Juga: Babak Belur di Shujaiya, Batalion Golani Mundur dari Gaza

Jelas, ini janji yang muluk, sulit tercapai di lapangan. Sebab banyak lokasi hutan primer di Indonesia Timur yang merupakan deposit tambang mineral dan batu bara.

Di Sulawesi Utara dan Maluku, misalnya, sebagian besar tambang minerba berada di lahan hutan. Itulah sebabnya, para kritikus lingkungan menyebut konsep moratorium permanen pembukaan lahan hutan itu tak lebih dari sekadar greenwashing.

Greenwashing ini tak lebih dari manipulasi moratorium penebangan hutan yang dilakukan oleh pengusaha oligarki. Tanpa ada reformasi politik menuju demokrasi yang sehat, jeratan bisnis oligarki yang merusak sulit dihindari.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Hanggi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X