polhukam

Opini: Bila Produk Hukum Mengamputasi Demokrasi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 08:05 WIB
Foto Ilustrasi

Sementara kontroversi tentang UU TNI dan Polri, dalam rancangannya di parlemen, jelas-jelas akan menghidupkan kembali Dwi fungsi TNI dan Polri.

Baca Juga: Harganya Rp200 Jutaan Wuling Confero S Baru, Pilihan Mobil Keluarga di GIIAS 2024

Artinya, anggota TNI dan Polri diperbolehkan untuk menduduki jabatan sipil di pemerintahan tanpa harus keluar dari keanggotaan di institusi sebelumnya.

Rancangan UU tersebut, jelas, jika disahkan DPR, akan mengamputasi demokrasi. Sekaligus menghapus hasil perjuangan reformasi yang berdarah-darah di era orde baru.

Salahkan revisi UU tersebut di atas? No, selama tidak melanggar aturan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Artinya secara prosedural revisi tersebut sah-sah saja, yang jadi permasalahan, apakah revisi itu kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang diinginkan rakyat?

Baca Juga: Netanyahu Ungkap Rencana Pascaperang, Tak Ingin Jalur Gaza Dipimpin Otoritas Palestina dan Hamas

Itulah masalahnya. Kita tahu, proses pembuatan hukum di negeri demokrasi harus menekankan pada azas manfaat, prioritas, utilitas, dan at all cost, perbaikan sistem kenegaraan.

Dan revisi hukum tersebut, jelas-jelas merusak sistem kenegaraan yang ada sebelumnya.

Meski demokrasi dipercaya sebagai sistem pemerintahan terbaik di zaman modern, tapi tetap saja bisa dimanipulasi oleh aktor-aktor "penguasa" yang ada di dalamnya.

Sejarah mencatat, demokrasi telah melahirkan tiran seperti Adolf Hitler (Jerman), Mussolini (Itali), dan Ferdinand Marcos (Filipina).

Baca Juga: Jelang Pilkada Jakarta 2024, NasDem Buka Peluang Pertemuan Anies dan Prabowo di Kongres III

Ketiganya pemimpin yang sangat dibenci rakyatnya. Tapi demokrasi juga melahirkan pemimpin hebat seperti Angela Merkel (Jerman), Barack Obama (Amerika Serikat), dan Mark Rutte (Belanda). Ketiganya dikenal pemimpin yang dicintai rakyatnya.

Dengan demikian, demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, tetap bermata ganda. Ia bisa menjadi berkah. Tapi juga bisa menjadi petaka.

Lalu, bagaimana demokrasi di Indonesia? Tampaknya, masih jauh dari berkah.

Halaman:

Tags

Terkini