Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet di Oktober, Nilai Masih Banyak Pejabat Tidak Kompeten

SENAYANPOST - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD memberi apresiasi atas langkah Presiden RI, Prabowo Subianto dalam merespons gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.

Dalam langkah cepatnya, Prabowo memutuskan untuk merombak Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah menteri.

Salah satu yang paling disorot adalah pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, yang kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Perihal itu, kini Mahfud menilai keputusan tersebut sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap keresahan publik.

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Duduk Perkara Kontroversi Ferry Irwandi vs Dansat Siber TNI, Sarankan Tak Perlu Diperpanjang

"Mantap, dua jempol," ujar Mahfud sambil mengacungkan jempolnya saat menjadi tamu di siniar YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Kamis, 11 September 2025.

Menurut Mahfud, kerusuhan yang terjadi sebelumnya merupakan akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat karena aspirasi mereka yang dianggap tidak ditanggapi pemerintah.

"Itu saya anggap langkah awal. Begitu kerusuhan luar biasa terjadi di mana-mana, kita berteriak karena merasa tidak pernah didengar," tegasnya.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu menyebut, penyelesaian masalah setelah demonstrasi itu memang perlu dilakukan melalui dua tahap.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Curhatan Sri Mulyani Usai Insiden Penjarahan, Kecewa Sosoknya Disamakan dengan Orang Ini

Mahfud menjelaskan, pertama, langkah cepat atau quick win untuk menormalkan situasi. Kedua, langkah jangka menengah hingga panjang yang bersifat lebih fundamental.

"Langkah pertama, apapun caranya harus bisa menormalkan keadaan. Itu langsung dilakukan Presiden Prabowo dengan memerintahkan Polri dan TNI turun tangan. Hasilnya, dalam waktu singkat situasi mereda," jelasnya.

Setelah kondisi mulai stabil, lanjut Mahfud, langkah berikutnya adalah reshuffle kabinet.

"Kan kita semua memang mendorong reshuffle, karena ada pejabat yang dinilai tidak profesional, ada yang bermasalah secara politik, bahkan ada indikasi tindak pidana. Jadi, langkah reshuffle ini saya anggap bagus," ujarnya.