SENAYANPOST - Pada Jumat 3 Mei 2024 pada diskusi Amnesty Internasional Indonesia, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah 17 kali berkunjung ke Papua, namun tidak pernah bertemu dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan hanya bertemu dengan kelompok-kelompok yang sejalan dengan pemerintah pusat sehingga tidak menyelesaikan konflik kekerasan di Papua.
“Jokowi berulang kali mengatakan bahwa Papua bisa diselesaikan melalui pendekatan kultural, namun pemerintah justru memperluas pendekatan militer dengan mengubah nomenklatur Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga pendekatan militer akan mengabaikan aspek hukum untuk konflik yang terjadi,” jelasnya.
Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyatakan bahwa pengiriman pasukan tambahan di Intan Jaya, Papua Tengah, penting untuk mengamankan situasi pasca konflik di Kampung Pogapa.
Namun Frits berharap bahwa anggota pasukan adalah mereka yang sudah memahami karakter masyarakat setempat.
Sedangkan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menjelaskan bahwa pengerahan pasukan tambahan yang terdiri dari Satgas Damai Cartenz dan Kogabwilhan III dipicu oleh aksi TPNPB yang sebelumnya menyerang dan menembaki Polsek Homeyo pada Selasa 30 April 2024 dan membakar SDN Inpres Pogapa esok harinya. (Muqoddas)
