SENAYANPOST – Penulis buku "Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban", Idrus Marham, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar. Ia menyoroti diskursus elite yang justru didominasi isu pembagian kekuasaan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kritik tersebut disampaikan Idrus dalam bedah bukunya yang berjudul Nahdlatul Ulama & Tantangan Peradaban di Hotel Novotel, Jakarta, Senin (24/8/26) malam. Idrus menilai perilaku elite menjelang suksesi kepemimpinan PBNU belakangan ini terkadang sudah melampaui tabiat para elite politik.
"Menjelang Muktamar, perdebatannya kok bicara soal IUP dan masalah kuasa. Terkadang perilakunya lebih melampaui elite politik," tegas Idrus dalam acara.
Idrus juga menyoroti pendekatan internal PBNU saat ini yang dinilainya terlalu kaku dan bertumpu pada struktur kepengurusan. Akibatnya, pandangan tokoh-tokoh kompeten yang berada di luar struktur formal seolah tidak mendapat ruang.
Baca Juga: Komisi III DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Sebelum Desember 2026
Menurutnya, ketiadaan ruang adu gagasan ini sangat rentan memicu polarisasi. Persaingan yang kehilangan esensi kualitas intelektual, tegasnya, berpotensi besar berujung pada kampanye hitam (black campaign).
Lebih lanjut, Idrus menyentil narasi kebanggaan bahwa warga NU mencapai 59 persen dari populasi Indonesia. Baginya, angka raksasa itu hanya akan menjadi komoditas politik dan sekadar "bahan jualan" jika tidak ditopang oleh kekuatan pemikiran.
Merespons kondisi tersebut, ia mendesak agar format kepemimpinan PBNU ke depan disusun sepenuhnya berdasarkan kompetensi untuk merespons peradaban.
"Kecerdasan itu tidak dibatasi umur atau teritori. Jadi kau senior bodoh-bodoh saja, kau pimpinan bodoh-bodoh saja, kau anak kiai profesor bodoh-bodoh saja. Jadi karena itu format ke depan itu pengelompokannya berdasarkan kompetensi kemampuan. Sebuah organisasi akan bubar kalau tidak beradaptasi," pungkas Idrus.*