Karena sifatnya yang universal, bisa diterima semua ideologi, tak berlebihan jika Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi perdamaian untuk dunia.
Baca Juga: Lirik Lagu KAJI ULANG, Stevan Pasaribu, Baru Rilis Bulan Mei 2024
Pancasila adalah ideologi yang mendekatkan dan mempersatukan. Tidak hanya untuk Nusantara. Tapi juga untuk dunia.
Pancasila sebagai pemersatu sudah teruji, dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Berkat Pancasila, meski menghadapi krisis politik yang parah di tahun 1965 dan 1998, Indonesia tetap utuh sebagai bangsa dan negara hingga hingga detik ini.
Semasa hidupnya, Bung Karno telah membuktikan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa kepada Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito (1892-1980).
Baca Juga: Bikin Penasaran Penggemar, aespa Rilis ‘Armageddon’ Launch Code, Teaser Comeback nih
Konon, dalam sebuah acara, Presiden Tito menyatakan bahwa Yugoslavia akan utuh karena punya tentara dan mesin perang yang kuat.
Sewaktu menanyakan kepada Bung Karno, apakah Indonesia punya kekuatan untuk menjaga keutuhan negara, Proklamator itu menjawab: Indonesia akan tetap utuh dan bersatu karena punya ideologi Pancasila yang kuat.
Terbukti Bung Karno benar. Presiden Tito keliru. Karena sepeninggal Tito, Yugoslavia pecah menjadi tujuh negara (Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Slovenia, Makedonia Utara, Montenegro, Kosovo, dan Serbia).
Bung Karno mengatakan, "Satu-satunya cara bagi PBB agar bisa menjalankan fungsinya sebagai pemersatu dunia adalah dengan jalan mengembangkan mufakat yang diperoleh dalam musyawarah."
Baca Juga: Lirik Lagu Popcorn - DO EXO, Hits Andalan untuk Mini Album Terbaru Bertajuk BLOSSOM
Musyawarah untuk mufakat ini terdapat dalam sila keempat dari Pancasila. Musyawarah, lanjut Bung Karno, adalah filosofi dari multilateralisme, yang menghargai semu anggotanya.
Artinya, setiap negara anggota PBB harus didengar suaranya untuk mencapai kesepakatan atau konsensus; tanpa melihat ras, warna kulit, bangsa, dan agamanya.
Musyawarah adalah roh dari multilateralisme, dialog, perundingan, dan penyelesaian konflik secara damai dalam diplomasi. Nilai-nilai ini juga terefleksi dalam deliberasi isu di PBB (Djumala, 2023).