Luhut Evaluasi Program MBG: Kita Habis Waktu Bertengkar, Seharusnya Dirancang Lebih Baik Sejak Awal

SENAYANPOST - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan sejumlah pembenahan akibat perencanaan awal yang dinilai belum disiapkan secara matang.

Luhut mengungkapkan bahwa tim MBG telah mengundang Dewan Ekonomi Nasional dalam rapat untuk membahas berbagai evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Pagi tadi saya dilaporin juga Tim Makan Bergizi juga mengundang Dewan Ekonomi Nasional tadi malam rapat," kata Luhut dalam konferensi pers yang digelar 25 Juni 2026.

Menurutnya, DEN telah memberikan sejumlah rekomendasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif ke depan.

Baca Juga: Pengamat Minta Badan Gizi Nasional Libatkan Pemda Awasi Program MBG

"Dan kita memberikan masukan-masukan. Terpaksa memperbaiki yang sebenarnya nggak perlu diperbaiki kalau kita mulai dari 0," ujarnya.

Luhut mencontohkan tantangan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menilai berbagai persoalan yang muncul seharusnya dapat dihindari apabila kajian dan perencanaan dilakukan secara lebih komprehensif sejak awal.

"Daerah tahap 3T misalnya. Jadi kita habis waktu bertengkar sesama kita yang sebenarnya nggak perlu terjadi kalau dari awal perencanaannya, studinya dilakukan dengan proper," katanya.

Ia juga menilai bahwa ide-ide besar Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan perencanaan yang matang agar implementasinya tidak menemui banyak hambatan.

Baca Juga: Kontroversi Pejabat DPRD Cirebon: Bermula dari Komentar 'Gembrot' ke Ibu-ibu Pendemo yang Tolak MBG

"Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah," tutur Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan program-program pembangunan sumber daya manusia, termasuk MBG, menjadi penting mengingat Indonesia memiliki waktu yang terbatas untuk memanfaatkan bonus demografi.

"Tapi saya berharap ini juga menjadi perhatian kita karena bonus demografi kita akan habis 2038, katakanlah 2040," ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa apabila momentum tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berpotensi menghadapi middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.