KPAI: Pergantian Pimpinan BGN Jadi Momentum Perkuat MBG di Wilayah 3T

SENAYANPOST - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi anak-anak di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), keluarga berisiko stunting, serta kelompok rentan.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra berharap Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, dapat mengarahkan program MBG agar tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga mendorong perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia.

"Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Kami berharap kepemimpinan baru ini dapat menjadikan MBG sebagai pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan," kata Jasra Putra di Jakarta pada 3 Juni 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Menurutnya, tujuan utama program MBG harus tetap berorientasi pada perbaikan status gizi nasional, penurunan angka stunting, serta peningkatan akses layanan gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Baca Juga: Usai Viral 75 Siswa-Guru Diduga Alami Keracunan MBG di SD Pancasila 45 Surabaya, Kepala SPPG Kini Hentikan Operasional

"Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yaitu memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, dan menjangkau kelompok rentan serta wilayah prioritas," ujarnya.

Minta Evaluasi Menyeluruh

Jasra menilai pergantian pimpinan BGN dapat menjadi titik awal untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

Ia menegaskan bahwa program pemberian makan memiliki dampak langsung terhadap penerima manfaat sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan program pemerintah pada umumnya.

"Program pemberian makan memiliki dampak yang dirasakan secara langsung. Begitu pula jika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada kasus keracunan massal," katanya.

Karena itu, KPAI menilai perbaikan tata kelola MBG harus dilakukan secara cepat dan mendasar tanpa harus menunggu evaluasi tahunan.

"Tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan fundamental, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan," ujar Jasra.