SENAYANPOST - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menyoroti soal iuran Rp17 triliun untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menurut Dino, iuran tersebut cukup fantastis di mana Indonesia sepanjang sejarah belum pernah membayar dana sebesar itu untuk mengikuti sebuah badan atau organisasi.
Lebih lanjut, Dino menilai uang sebesar itu masih dibutuhkan rakyat Indonesia untuk kepentingan dalam negeri.
Terlebih lagi warga di Sumatera dan daerah lainnya masih mengalami bencana alam akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Baca Juga: Alasan Pemerintah Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Kemlu Pastikan soal Ini
"Yang paling penting digarisbawahi adalah skalanya. Untuk diplomasi Indonesia 17 triliun itu adalah angka yang sangat fantastis dan sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah membayar dana sebesar itu untuk bergabung dengan organisasi internasional manapun," kata Dino Patti Djalal pada 31 Januari 2026, dikutip SenayanPost.com dari X @dinopattidjalal.
"Rp17 triliun itu 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN sama juga dengan 50 tahun iuran Indonesia untuk PBB, dua kali lipat dari seluruh anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri dan Rp17 triliun itu sama dengan pajak yang dibayarkan 2 juta orang kelas menengah di bagian bawah," bebernya.
Ia juga mengaku heran dengan tanggapan anggota DPR dari Komisi I soal keputusan pemerintah tersebut.
"Karena itu saya cukup heran kenapa tidak ada perdebatan yang mendalam dalam DPR mengenai angka Rp17 triliun ini ketika dibahas dalam Komisi I. Seorang anggota DPR ketika ditanyakan komentarnya menyatakan 'Ya terserah pemerintah saja'," lanjutnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Suara soal Iuran Dewan Perdamaian Gaza Rp17 Triliun: Kemungkinan Besar dari APBN
Kemudian mantan Wamenlu ini mengungkapkan bahwa iuran tersebut tidak pernah diminta oleh Otoritas Palestina.
"Kedua, dan ini merespons bahwa Rp17 triliun ini untuk perdamaian Palestina. Perlu kita catat bahwa tidak pernah ada satupun permintaan dari Presiden Otoritas Palestina, dari Hamas atau dari Dubes Palestina di Indonesia kepada Indonesia untuk membayar Rp17 triliun untuk Palestina, tidak pernah ada," ungkapnya.
Dino menjelaskan bahwa saat ini Palestina membutuhkan dukungan moral, politik, dan diplomatik dari Indonesia.
"Kenapa? Karena mereka tahu kemampuan Indonesia yang terbatas dan mereka tahu yang mereka paling butuhkan dari Indonesia adalah dukungan moral, dukungan politik, dan dukungan diplomatik. Yang menetapkan Rp17 triliun ini adalah Board of Peace alias Donald Trump," ujarnya.
Artikel Terkait
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Ungkap Peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza
Indonesia Jadi Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Menlu Sugiono Buka Suara soal Fee Rp17 Triliun
Pengamat HI UI soal Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza, Sorot Ketiadaan Perwakilan Palestina
Menkeu Purbaya Buka Suara soal Iuran Dewan Perdamaian Gaza Rp17 Triliun: Kemungkinan Besar dari APBN
Alasan Pemerintah Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Kemlu Pastikan soal Ini