DPR di 2025: Polemik Revisi Undang-Undang, Anggota Nonaktif, hingga Rentetan Kecaman Publik

Juli: Persiapan Duta Besar

DPR RI mengadakan fit and proper untuk menentukan Duta Besar (Dubes) ke beberapa negara dan perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemilihan Dubes sempat menjadi sorotan usai terungkap bahwa Indonesia tak memiliki perwakilan diplomasi di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: AM Hendropriyono Nyatakan Cinta untuk Lanu Way Tuba

Saat penunjukkan serta fit and proper, ada 24 calon Dubes yang diajukan oleh pemerintah untuk mengikuti uji kelayakan tersebut.

Agustus: Tunjangan DPR dan Demo Reset Indonesia

Isu besar DPR RI muncul di bulan Kemerdekaan Indonesia, yakni saat tunjangan rumah untuk anggota Dewan mencapai puluhan juta.

Tak hanya rumah, berbagai tunjangan seperti tunjangan beras, bensin, hingga komunikasi yang dianggap tak sepadan dengan kinerja untuk rakyat. Kekecewaan rakyat makin memuncak saat beberapa anggota Dewan memberikan pernyataan dan sikap yang dianggap tak memiliki empati pada kondisi rakyat.

Ada 5 anggota Dewan yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.

Baca Juga: Rekomendasi Film untuk Malam Tahun Baru, Bisa Nonton Bareng Teman dan Keluarga

Adies Kadir dilaporkan karena pernyataannya mengenai tunjangan DPR yang dinilai menyesatkan publik, sedangkan Nafa Urbach dianggap bersikap hedon atau pamer di media sosial.

Adapun, Uya Kuya dan Eko Patrio dilaporkan karena berjoget-joget usai sebuah sidang resmi DPR RI, sementara Ahmad Sahroni diadukan atas penggunaan diksi yang dianggap tidak pantas diucapkan oleh pejabat publik. Kemarahan masyarakat dilampiaskan dengan demo ‘Reset Indonesia’ dan ‘17+8’ yang berisi tuntutan kepada DPR.

Situasi makin memanas saat jatuh korban pengemudi ojol menjadi korban mobil taktis Brimob di akhir Agustus 2025 dan penjarahan di rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, serta mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

September: DPR Sepakati Pemangkasan Tunjangan Anggota

Disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/11/25), resmi diumumkan bahwa tunjangan perumahan anggota dihentikan per Minggu (31/8/25).