3 Poin Arahan Prabowo Terkait Penanganan Bencana Sumatera: Daerah Terisolasi hingga Distribusi Listrik dan BBM

SENAYANPOST - Bencana banjir bandang hingga tanah longsor yang melanda 18 kabupaten di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu, menyisakan duka mendalam bagi para korban yang terdampak.

Penanganan pascabencana pun hingga kini tengah digencarkan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terkini, Presiden RI, Prabowo Subianto tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025.

Hal itu dilaporkan untuk meninjau kembali penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong.

Baca Juga: 916 Orang Meninggal dalam Bencana Banjir dan Longsor Sumatera, BNPB Sebut 274 Orang Masih dalam Pencarian

Prabowo diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

Menilik langkah sebelumnya yang diambil Prabowo, Kepala Negara RI itu sempat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengabarkan, ratas itu difokuskan untuk memastikan percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera.

Lantas, apa saja instruksi atau arahan dari Prabowo dalam penanganan bencana yang terjadi di Aceh, termasuk pula di Sumatera Utara (Sumut) hingga Sumatera Barat (Sumbar)? Berikut ulasannya.

Baca Juga: Gubernur Aceh Mualem Pantau Lokasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor dari Udara: Mata Menangkap Luka di Tanah Rencong

Sorot Daerah yang Terisolasi

Prasetyo menuturkan, Prabowo ingin mendapatkan laporan paling mutakhir dan terperinci dari jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Fokus utamanya, ialah daerah yang masih terisolasi di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan dari seluruh jajaran mengenai update penanganan tanggap darurat bencana," kata Prasetyo dalam keterangan resminya, pada Sabtu, 6 Desember 2025.