Menkeu Purbaya Singgung Citra Buruk Bea Cukai di Masyarakat, Minta Waktu ke Prabowo Satu Tahun Berbenah

"Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ucapnya.

Perluasan Teknologi AI dalam Pengawasan

Sebagai bagian dari strategi pembenahan, Kementerian Keuangan memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai stasiun Bea Cukai.

Purbaya menyebut langkah ini penting untuk menekan praktik-praktik pelanggaran dan meningkatkan akurasi pengawasan.

Baca Juga: Usai Purbaya Lempar Tanggung Jawab Redenominasi ke BI, Pengamat Ekonomi Ingatkan Fokusnya Bukan Hanya soal Administrasi

"Jadi kita pelajari betul. Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman," tutur Purbaya.

Menteri Keuangan itu optimistis bahwa implementasi teknologi tersebut akan membuat sistem pengawasan lebih ketat dan meminimalkan ruang untuk manipulasi data maupun interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif.

Purbaya berharap pembenahan berbasis AI dan berbagai langkah struktural yang disiapkan dapat mengembalikan profesionalisme DJBC sebagai lembaga yang berfungsi menjaga pintu perdagangan dan pergerakan barang di Indonesia.

Tantangan Pemulihan Kepercayaan Publik

Pemerintah menyadari beban untuk memulihkan kepercayaan publik tidak ringan. Kasus-kasus yang sebelumnya mencuat, baik terkait gaya hidup pegawai maupun dugaan pelanggaran dalam penanganan barang impor, semakin memperburuk persepsi terhadap DJBC.

Baca Juga: Wacana Redenominasi Rupiah, Begini Kata COO Danantara dan Menkeu Purbaya

Melalui reformasi menyeluruh yang ia susun, Purbaya menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mengembalikan integritas dan reputasi DJBC sebagai lembaga pelayanan publik yang kredibel.

“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tegasnya.

Reformasi itu kini berpacu dengan waktu. Dalam setahun ke depan, keberhasilan atau kegagalan Bea Cukai mempertaruhkan nasib lembaga, ribuan pegawainya, dan citra Kemenkeu di mata publik.***