Menkeu Purbaya Sebut Kemungkinan Stafnya Ngibul, Dedi Mulyadi Bakal Kumpulkan Bawahan dan Siap Tindak Tegas Jika Ada Laporan Palsu

SENAYANPOST - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saling jawab mengenai APBD yang mengendap di bank.

Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuktikan soal anggaran Rp4,1 triliun APBD nganggur di perbankan.

Gubernur Jawa Barat itu mengatakan akan segera mengumpulkan stafnya terkait data APBD Rp4,1 triliun yang muncul saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 20 Oktober 2025 lalu.

"Hari ini, saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi mereka itu berkata jujur data dan fakta atau berbohong," kata Dedi dalam keterangannya pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Baca Juga: Seteru Purbaya vs Luhut soal Family Office, Kabarnya Tak Saling Sapa di Sidang Kabinet Terbaru

"Saya juga akan bertemu dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki. Saya juga akan bertemu pimpinan Bank Indonesia mengenai sumber data tersebut," imbuhnya.

Gubernur yang akrab dipanggil KDM itu juga akan menindak tegas bawahannya yang tidak menyampaikan data sesuai fakta.

Menkeu Purbaya Minta KDM Cek Langsung ke Bank Indonesia

Menkeu Purbaya sempat meminta agar Dedi Mulyadi menanyakan langsung ke Bank Indonesia (BI) karena dirinya pun mendapatkan data APBD Jabar Rp4,1 triliun di perbankan dari BI.

Purbaya juga menyebut bahwa mungkin saja KDM mendapatkan informasi yang tidak akurat dari stafnya sendiri.

Baca Juga: Resahnya Warga Cari Kerja Jadi Sorotan Prabowo di Sidang Kabinet, Lihat Lagi Target Menkeu Purbaya di Akhir 2025

"Tanya saja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh," ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Purbaya Klaim Datanya Sama dengan Milik Mendagri Tito Karnavian

Data yang didapatkannya, kata Purbaya adalah laporan dari perbankan sehingga valid sesuai dengan laporan pemerintah.