Whoosh: Ketika Ambisi Politik Mengalahkan Rasionalitas Ekonomi

Ketika Rasionalitas Tersandera Komitmen

Dalam teori manajemen keputusan (Decision Making Theory), apa yang terjadi pada proyek Whoosh dapat dijelaskan melalui konsep Escalation of Commitment (Staw, 1981).

Fenomena ini menggambarkan kecenderungan pengambil kebijakan untuk terus mempertahankan keputusan yang salah karena sudah terlanjur banyak berinvestasi, baik uang, waktu, maupun reputasi.

Sejak awal, sinyal peringatan sudah muncul. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahkan menasihati Presiden Jokowi agar berhati-hati terhadap faktor finansial, teknis, dan risiko bencana alam di jalur proyek.

Namun kritik itu tidak diindahkan. Proyek terus berjalan karena sudah menjadi "anak politik" rezim: ia harus lahir, apa pun biayanya.

Baca Juga: Sempat Terhenti karena Gempa, Jadwal Kereta Cepat Whoosh kembali Normal

Teori sunk cost fallacy menjelaskan hal ini dengan baik, semakin besar biaya yang sudah dikeluarkan, semakin sulit bagi pengambil keputusan untuk berhenti.

Dalam konteks politik, semakin tinggi ekspektasi publik, semakin kuat pula dorongan untuk menunjukkan hasil, meski secara ekonomi proyeknya tak lagi masuk akal.

Antara Geopolitik dan Gengsi Nasional

Keputusan pemerintah beralih dari Jepang ke Tiongkok sebagai kontraktor utama juga sarat dimensi politik.

Jepang telah lebih dulu menyiapkan studi kelayakan yang konservatif dan berhati-hati dalam menghitung risiko.

Namun Tiongkok datang dengan penawaran yang lebih cepat, lebih murah di atas kertas, dan yang paling menarik adalah tawaran untuk tidak membebani APBN, walau bunganya lebih tinggi.

Bagi pemerintah, tawaran ini tampak sempurna, proyek bisa dimulai segera, tanpa perlu persetujuan DPR untuk pembiayaan negara.

Padahal di balik itu ada konsekuensi besar, keterikatan utang pada China Development Bank (CDB), ketergantungan teknologi, serta potensi intervensi dalam tata kelola proyek.

Keputusan semacam ini menggambarkan teori policy bargaining (Allison & Zelikow, 1999), yaitu kebijakan publik bukan hasil analisis rasional semata, tetapi kompromi antara kepentingan ekonomi, politik, dan diplomasi. Dalam kasus Whoosh, diplomasi ekonomi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative tampaknya lebih menarik ketimbang kehati-hatian Jepang.