Whoosh: Ketika Ambisi Politik Mengalahkan Rasionalitas Ekonomi

SENAYANPOST - Ketika Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KJCB) diresmikan pada 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutnya sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia dan tonggak baru peradaban.

Namun dua tahun kemudian, kenyataannya jauh dari narasi itu.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator proyek mencatat kerugian lebih dari Rp. 2,6 triliun sepanjang 2024, dan pada semester pertama 2025 kembali merugi hampir Rp1 triliun.

Pendapatan tiket belum mampu menutup biaya operasional, apalagi cicilan dan bunga pinjaman luar negeri.

Proyek yang diberi nama Whoosh, akronim dari "Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat", justru menjadi simbol paradoks pembangunan, yaitu ambisi tinggi, biaya besar, manfaat terbatas.

Baca Juga: KPK Respons Isu Mark Up Proyek Whoosh Usai Mahfud MD Klaim Perbedaan Hitungan Indonesia dan China

Ia bukan hanya persoalan ekonomi dan teknis, melainkan juga potret bias psikologis dan tarik menarik politik di balik kebijakan publik.

Tulisan ini akan mengupas mengenai proyek strategis Whoosh dengan menggunakan pisau analisa Stratejik Manajemen.

Proyek ini sudah bermasalah sejak awal, dan ini sudah sering penulis sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN maupun Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Kereta Api Indonesia, ketika penulis masih ditugaskan di Komisi VI DPR RI.

Proyek ini bisa diibaratkan sebagai bayi yang sudah sungsang sejak dari kandungan.

Artikel ini dimaksudkan sebagai refleksi kritis terhadap pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintah, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Dalam tulisan ini Penulis menyoroti pentingnya tata kelola berbasis data, transparansi fiskal, dan akuntabilitas publik agar proyek-proyek masa depan tidak terjebak dalam jebakan escalation of commitment dan bias politik.

Pengalaman proyek Kereta Cepat Whoosh diharapkan menjadi cermin bagaimana kebijakan publik bisa kehilangan rasionalitas ketika kepentingan politik dan simbolik mengambil alih ruang perhitungan ekonomi.

Baca Juga: Isu Mark Up Whoosh Memanas, Mahfud MD Sebut KPK Tak Masuk Akal Gegara Ini