Misbakhun Usulkan Tarif PPN Turun Jadi 10 Persen, Sebut Bakal Ringankan Beban Rakyat hingga Beri Dampak Positif pada Sektor Riil

photo author
Amila Y F, Senayan Post
- Sabtu, 6 September 2025 | 09:06 WIB
Anggota DPR RI Misbakhun usulkan turunkan tarif PPN untuk mendorong sektor riil dan mengurangi beban rakyat. (Tangkap layar YouTube DPR RI)
Anggota DPR RI Misbakhun usulkan turunkan tarif PPN untuk mendorong sektor riil dan mengurangi beban rakyat. (Tangkap layar YouTube DPR RI)

SENAYANPOST - Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan menjadi 10 persen.

Menurunkan tarif PPN dari 11 persen ke 10 persen ini, menurut Misbakhun sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi beban rakyat.

Ia menyebut bahwa kebijakan fiskal dengan penurunan tarif pajak agar rakyat kecil pun bisa merasakan keringanan.

"Hal ini (menurunkan tarif pajak) juga sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan penderitaan masyarakat Indonesia," kata Misbakhun dalam keterangannya pada 31 Agustus 2025 lalu.

Baca Juga: Ihwal 17 Plus 8 Tuntutan, Menteri Bahlil Sebut Respons Terukur Jadi Kunci Jawab Aspirasi Rakyat

Politikus dari fraksi Partai Golkar ini menyinggung ‘Wong Cilik Podho Gemuyu’ yang artinya orang kecil bisa tersenyum yang menjadi keinginan Prabowo.

Misbakhun menambahkan bahwa keinginan Prabowo tersebut adalah hal yang sederhana yang memiliki makna mendalam dan tujuan mulia.

"Harus ada kebijakan agar beban pajak rakyat kecil lebih diringankan pada situasi sekarang," imbuhnya.

"Tarif PPN yang lebih rendah akan mendorong konsumsi masyarakat dan permintaan barang di mana kondisi ini akan ikut mendongkrak produktivitas di sektor riil," tuturnya.

Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra: Presiden Prabowo Sudah Beberapa Kali Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset

Ketum DEPINAS SOKSI ini juga menyarankan beberapa produk pertanian yang terkena PPN diberi tarif 8 persen.

Langkah tersebut diyakini bisa mendukung industrialisasi di sektor pertanian.

"Itu bisa menguatkan hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian. Langkah ini pasti memberi dampak tekanan pada penerimaan negara," terangnya.

Menyoal konsumsi masyarakat, Misbakhun menyatakan hal tersebut harus dijaga agar daya beli tetap kuat dan memastikan bahwa DPR akan mendukung kebijakan terkait.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Amila Y F

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X